Moeldoko Tegaskan KPU Independen
Kepada Staf Kepresidenan Moeldoko/Medcom.id/M. Rodhi Aulia
Jakarta: Kepala Staf Kepresidenan menegaskan pemerintah tak mengintervensi Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU merupakan lembaga independen yang tidak bisa direcoki pihak mana pun, terlebih soal daftar pemilih tetap (DPT) ganda untuk Pemilu Serentak 2019.

"Kemandirian itu harus dijaga dengan baik, kepercayaan publik harus terpelihara jangan sampai publik curiga," kata Moeldoko di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Minggu, 16 September 2018.

Baca: Waktu Penetapan DPT Diperpanjang Maksimal 60 Hari


Moeldoko menegaskan pemerintah enggan berspekulasi apakah temuan jutaan DPT ganda seperti yang dituduhkan kubu Prabowo Subianto benar atau tidak. Pembuktian menjadi tugas dan wewenang KPU.

"Masyarakat harus tahu. Jangan nanti dikaitkan dengan pemerintah," tegas eks Panglima TNI itu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) diperpanjang. KPU harus meluangkan waktu agar semua pihak bisa kembali menyisir temuan-temuan DPT  ganda di sejumlah daerah.  Perpanjangan waktu juga penting untuk menampung aspirasi partai politik.

"Kami rekomendasikan untuk diperpanjang hingga 20 hari ke depan," kata Ketua Bawaslu Abhan dalam pleno penetapan DPT di KPU RI, Jakarta Pusat, Minggu, 16 September 2018.



(OJE)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id