Apjati Soroti Rendahnya Jumlah PMI Calon Pemilih pada Pemilu 2019

Gervin Nathaniel Purba 13 Juli 2018 21:15 WIB
berita kemenaker
Apjati Soroti Rendahnya Jumlah PMI Calon Pemilih pada Pemilu 2019
(Foto:Dok.Kemenaker)
Jakarta: Pemilu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden 2019 harus menjadi momentum peningkatan perhatian pemerintah terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri, terutama mengenai jaminan perlindungan dan kesejahteraan para pekerja migran.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) Ayub Basalamah mengatakan rendahnya jumlah PMI yang masuk dalam daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu 2019 patut menjadi tanda peringatan bagi semua pihak untuk meningkatkan perhatian kepada PMI di luar negeri.

Menurut data DPS Pemilu 2019 yang dipublikasikan KPU, jumlah pemilih terdaftar dari luar negeri hanya 1.281.597 orang terdiri dari 666.160 pemilih laki-laki dan 615.437 pemilih perempuan. Padahal, menurut data yang dipublikasikan Bank Dunia, sampai akhir 2017, jumlah PMI yang bekerja di luar negeri hampir mencapai sembilan juta orang.


“Saya tidak tahu kenapa pemilih dari luar negeri yang terdaftar di DPS hanya sedikit sekali. Apakah karena daya jangkau aparat pemerintah yang terbatas untuk melakukan pendataan, atau karena teman-teman PMI sendiri yang enggan berpartisipasi dalam Pemilu mendatang karena merasa negara kurang perhatian. Jika yang kedua ini yang terjadi, maka ini warning buat kita semua untuk bisa lebih memberikan perhatian kepada temen-teman PMI”, ujar Ayub dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 13 Juli 2018.

Menurut hitungan APJATI, lanjut Ayub, apabila sembilan juta PMI Bersama keluarganya di Indonesia tergerak mengikuti Pemilu, sedikitnya akan menyumbangkan 30 juta suara. Jumlah yang sangat signifikan untuk mempengaruhi hasil Pemilu 2019 nanti. Karena itu, Ayub meminta dua hal kepada pemerintah.

Pertama, ia minta agar KPU dan Kemendagri meningkatkan upaya pendataan pemilih dari PMI di luar negeri, agar tidak ada satu pun PMI yang kehilangan hak politiknya dalam Pemilu mendatang.

“Kedua, pemerintah perlu memperhatikan perubahan-perubahan aturan ketenagakerjaan di negara-negara yang menjadi tujuan PMI bekerja, kemudian menyesuaikan tata kelola perlindungan dan penempatannya, sehingga peluang kerja di luar negeri makin menjadi andalan untuk menyejahterakan rakyat kita”, ujarnya.

Ayub menambahkan, satu tahun terakhir dirinya telah berkeliling ke negara-negara yang menjadi tujuan PMI bekerja, baik di kawasan Timur Tengah maupun Asia Pasifik. Banyak perubahan telah terjadi di negara-negara tersebut, dimana perubahan regulasi ketenagakerjaan secara umum semakin menghargai hak-hak pekerja. Di samping itu, pasar kerja di luar negeri terbuka sedemikian luas untuk diisi PMI.

“Dalam pertemuan-pertemuan saya dengan PMI di banyak negara, secara umum mereka menilai pemerintah di bawah Presiden Jokowi memiliki konsern terhadap PMI. Diantaranya dengan disahkannya UU 18 tahun 2017 tentang PMI. Tentu mereka ingin agar praktek perlindungan yang diatur UU tersebut, benar-benar ditegakkan," ucap Ayub.



(ROS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id