PKS akan Sanksi Kepala Daerah yang Membelot
Ketua Departemen Politik DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian (kiri). Foto: Pius Erlangga/MI
Jakarta: DPP PKS tak akan menoleransi bagi kadernya yang menjadi kepala daerah tidak satu barisan mendukung bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. PKS akan memberi sanksi kepada mereka yang membelot.

"Kalau memang ada kepala daerah yang mendukung pasangan kubu sebelah dan tidak mengikuti intsruksi partai maka akan ada sanksi," tegas Ketua DPP PKS Bidang Politik Pipin Sopian di Jakarta, Sabtu, 15 September 2018.

PKS sebagai partai kader memiliki aturan yang jelas terkait sanksi maupun reward bagi para kadernya dalam menjalankan kebijakan partai. Sehingga, dia yakin seluruh kepala daerah dari PKS akan mendukung kebijkan partai.


"Bisa dipastikan tidak ada kepala daerah yang berasal dari PKS yang mendukung selain Prabowo-Sandi. Kami pastikan itu tidak akan ada," terang Pipin.

Sejumlah kader dari partai politik pendukung Prabowo-Sandi telah menyatakan mendukung Jokowi- Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Mereka di antaranya, Gubernur Papua Lukas Enembe dan eks Wakil Gubernur Jawa Barat Dedy Mizwar.

Bahkan, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding menyebut masih ada sejumlah nama dari kubu Prabowo- Sandiaga yang belum menyatakan dukungan secara terbuka.



(AZF)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id