Badan Publik Diharap Makin Transparan
Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Rosarita Niken Widiastuti. Foto: Medcom.id/Intan Yunelia.
Jakarta: Badan publik diminta semakin transparan dan terbuka. Ini mengingat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sudah berusia 10 tahun. 

“UU KIP ini membawa keterbukaan informasi dimana tadinya badan publik, kementerian, lembaga, instansi dulu menganggap informasi adalah merupakan milik badan publik itu sendiri,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rosarita Niken Widiastuti di Kementerian Kominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 30 April 2018.

Dengan UU KIP, masyarakat bisa berperan sebagai pengawas setiap kebijakan publik yang dikeluarkan lembaga pemerintah. Dengan begitu, potensi timbulnya penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan dapat dihindari. 


“(Pemerintah) mengajak peran masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan, program, tidak hanya sebagai objek, tapi masyarakat juga menjadi subjek mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan,” ucap Niken.

Baca: Kalla Ingatkan Pentingnya Keterbukaan Informasi

Peran serta dan keterlibatan masyarakat berdampak positif bagi lembaga publik. Mereka dapat mendorong badan publik untuk menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan aturan.

Keterbukaan informasi juga mendorong terciptanya tata laksana pemerintahan yang baik. Pelayanan publik juga semakin meningkat dan transparan. 

“UU keterbukaan informasi ini diharapkan dan memang sudah kita rasakan transparansi dan akuntabilitas terhadap penyelenggaran dan badan publik,” jelas dia.



(OGI)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360