Bawaslu Mencari Norma untuk Menjerat Dugaan Mahar Sandi

Faisal Abdalla 14 Agustus 2018 12:55 WIB
pilpres 2019Prabowo-Sandi
Bawaslu Mencari Norma untuk Menjerat Dugaan Mahar Sandi
Komisioner Bawaslu bidang Pendindakan, Ratna Dewi Pettalolo. Foto: Medcom.id/Faisal Abdalla.
Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) masih mendalami kasus dugaan pemberian mahar oleh bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno ke sejumlah partai politik. Bawaslu masih mencari norma mana yang diduga dilanggar dalam kasus tersebut.
 
Komisioner Bawaslu bidang Pendindakan Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, pintu masuk bagi Bawaslu untuk melakukan penindakan hanya ada dua, yaitu melalui temuan atau laporan.
 
"Pemberitaan ini menjadi informasi bagi kami. Nah informasi itu yang kami lakukan pengkajian menelusuri norma undang-undang sehingga kita bisa menyatakan ini sebagai temuan," kata Ratna ketika dihubungi, Selasa, 14 Agustus 2018.
 
Ratna mengatakan Pasal 228 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memang menyatakan parpol yang terbukti menerima imbalan dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden dikenakan sanksi administrasi tidak dapat mencalonkan kembali pada pemilu berikutnya.
 
Namun sanksi itu bersifat bersyarat. Dalam Pasal 228 ayat (3) disebutkan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht).
 
Syarat ini yang kemudian sulit dipenuhi lantaran pada pasal Pasal 228 ayat (4), undang-undang hanya melarang siapapun memberi imbalan kepada partai politik, tetapi tidak mengatur sanksi pidana bagi yang melanggar aturan tersebut.
 
Ratna mengatakan kasus dugaan mahar Sandiaga ini berbeda dengan kasus dugaan mahar yang sempat dihembuskan politikus Gerindra, La Nyalla Mattaliti. Dalam kasus La Nyalla, Bawaslu merujuk pada UU 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam undang-undang tersebut, diatur sanksi pidana bagi pemberi dan penerima imbalan dalam proses pencalonan.
 
Pada Pasal 187B UU 10 2016 menyebutkan bagi parpol yang menerima imbalan dalam proses pencalonan dapat dikenakan pidana paling singkat 36 bulan. Sementara pasal 187C menyebutkan bagi perorangan atau lembaga yang memberi imbalan dalam proses pencalonan dapat dikenakan pidana paling singkat 24 bulan.
 
"Untuk kasus yang sekarang ini berbeda pengaturannya. Kami sudah buka undang-undangnya (UU Pemilu), tetapi belum menemukan sanksi pidananya. Lantas kalau kami panggil dalam kepentingan penegakan hukum itu apa yang harus kami buktikan? Sementara undang-undang tidak mengatur sanksi pidana-nya," tandas Ratna.

Baca: Pengakuan Andi Arief Soal Mahar Rp500 Miliar Sandiaga

Ratna mengatakan pengaturan sanksi pidana ini menjadi penting lantaran sanksi administrasi bagi parpol menerima imbalan baru bisa diberlakukan apabila ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Lebih lanjut Ratna mengatakan Bawaslu masih perlu waktu untuk mempelajari ketentuan UU tersebut secara menyeluruh untuk menentukan aturan mana yang dilanggar dan sanksi apa yang bisa diterapkan.
 
Isu mahar politik dikoarkan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief. Dia menuding ada transaksi antara Sandi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) terkait kursi cawapres.
 
Menurut dia, PKS dan PAN menerima masing-masing Rp500 miliar dari Sandiaga. Kesepakatan mengenai mahar ini dibeberkan tim kecil dalam konsolidasi bersama pada Selasa, 8 Agustus 2018.
 
Saat itu, Demokrat meminta penjelasan mengenai Sandiaga Uno yang muncul dalam bursa cawapres Prabowo. Pasalnya, nama tersebut baru muncul setelah formulasi nama-nama lainnya di bursa.
 
Sementara itu, Sandiaga juga telah memastikan tak ada mahar total Rp1 triliun kepada PKS dan PAN untuk kampanye. "Kita bisa pastikan itu tidak benar. Tidak benar mahar, karena semuanya harus sesuai undang-undang," ungkap suami Nur Asia itu.
 
Kendati demikian, Sandiaga akan membantu logistik kampanye untuk pemenangan dirinya dan calon presiden Prabowo Subianto. Masa kampanye dijadwalkan berlangsung dari 23 September 2018 hingga 13 April 2019.






(FZN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id