Revisi UU Antiterorisme Disahkan Hari Ini
Anggota Komisi III Fraksi Partai Gerindra Muhammad Syafii Foto: Medcom.id/M Rodhi Aulia
Jakarta: Aksi serangakaian teror di Surabaya dan Riau memicu DPR dan pemerintah bergegas merampungkan revisi UU Antiterorisme yang sudah dibahas sejak 2016. Hari ini revisi UU Antiterorisme rencananya disahkan dalam rapat paripurna DPR.
 
"Insyaalah. Tadi sudah diputuskan dalam rapat Bamus bahwa besok (hari ini) dilaksanakan paripurna Insyaallah pada jam 10.00 WIB untuk mengambil keputusan di tahap dua," kata Ketua Pansus Revisi UU Antiterorisme Muhammad Syafii di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 24 Mei 2018.
 
Pembahasan revisi UU Antiterorisme sempat alot merumuskan definisi terorisme dalam ketentuan umum pasal 1 di draf revisi. Menjelang batas akhir pengesahan Jumat 25 Mei 2018, suara antar fraksi masih terbelah.
 
Delapan Fraksi menyepakati definisi terorisme alternatif kedua yang ditawarkan pemerintah. Definisi terorisme yang menyertakan frasa motif politik, ideologi atau gangguan keamanan.

Baca: RUU Terorisme Diklaim Terbaik di Dunia

Sementara dua fraksi PDIP dan PKB menyepakati alternatif pertama. Definisi terorisme tanpa menyertakan frasa motif politik, ideologi atau gangguan keamanan.
 
Dalam rapat kerja tadi malam, akhirnya 10 fraksi sepakat alternatif kedua menjadi definisi terorisme. 10 fraksi sepakat revisi UU Antiterorisme dibawa ke pembahasan tingkat dua dalam rapat paripurna untuk disahkan.
 
"Dengan tidak ada perbedaan tadi soal definisi padahal itu yang paling krusial, ini adalah bukti bahwa pembahasan kami lakukan di pansus itu berjalan secara kekeluargaan tanpa ada perbedaan pendapat," jelas Syafii.
 
Berikut bunyi definisi terorisme yang disepakati 10 fraksi di DPR:
 
Rumusan 23 Mei 2018 Alternatif II:
Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif politik, ideologi, atau gangguan keamanan.






(FZN)