DPR RI. Foto: MI/Barry Fatahilah
DPR RI. Foto: MI/Barry Fatahilah

DPR Sahkan RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi

Anggi Tondi Martaon • 07 Juli 2022 15:39
Jakarta: Pembahasan tingkat I Rancangan Undang-Undang (RUU) Pendidikan dan Layanan Psikologi dibawa ke rapat paripurna DPR. Bakal beleid itu pun disahkan menjadi undang-undang (UU).
 
"Apakah rancangan undang-undang tentang pendidikan dan layanan psikologi dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" kata Wakil Ketua DPR Rachmad Gobel di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 7 Juli 2022.
 
"Setuju," jawab peserta rapat paripurna yang diikuti suara ketuk palu pengesahan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menerangkan pembahasan UU pendidikan dan Layanan Psikologi sudah dimulai sejak 2021. Komisi X mendapat penugasan dari pimpinan DPR membahas aturan tersebut pada 19 Januari 2021.
 

Nadiem Tegaskan Pendidikan Psikologi Perlu Diperbarui

Pembahasan dilakukan bersama sejumlah kementerian/lembaga. Yaitu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Rapat kerja pertama dilakukan pada 22 Maret 2022.
 
"Dengan agenda penjelasan pimpinan Komisi X, penyerahan DIM (daftar inventaris masalah), sekaligus tanggapan pemerintah, pembentukan panja dan membahas jadwal serta mekanisme pembahasan," ungkap Hetifah.
 
Kemudian, Komisi X mendalami DIM yang diserahkan pemerintah. Pendalaman yang dilakukan pada Masa Sidang IV dan V Tahun 2021 itu dilakukan dengan para pakar dan pemangku kepentingan psikologi.
 
"Selanjutnya, komisi x bersama pemerintah pada 22 Mei 2021 kembali mengadakan raker membahas DIM," sebut dia.
 
Dia mengakui banyak dinamika dan perdebatan dalam pembahasan DIM. Seperti penyelenggaraan pendidikan psikologi, organisasi profesi, dan surat tanda registrasi serta surat izin layanan psikologi.
 
"Beberapa isu tersebut bahkan ada yg mengalami dead lock sehingga harus dilakukan lobi," ujar dia.
 
Setelah didiskusikan, berbagai permasalahan pembahasan menemui titik temu. Panja juga sepakat mengubah judul bakal beleid tersebut dari RUU Praktek Psikologi menjadi RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi.
 
Setelah melalui proses panjang, Panja dan pemerintah menyepakati hasil pembahasan UU Pendidikan dan Layanan Psikologi. Pengesahan tingkat I dilakukan pada 29 Juni 2022.
    
 
 
(DEV)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif