Ilustrasi DPR. Medcom.id
Ilustrasi DPR. Medcom.id

RUU Ciptaker Dinilai Tak Sejalan dengan Pemenuhan HAM

Nasional Omnibus Law
Fachri Audhia Hafiez • 13 Agustus 2020 16:36
Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak penghentian pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law. Materi dalam RUU tersebut dinilai tidak sejalan dengan pemenuhan HAM.
 
"Kami merekomendasikan kepada Presiden (Joko Widodo), DPR agar tidak melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja ini dalam rangka penghormatan perlindungan dan pemenuhan HAM bagi seluruh (masyarakat) Indonesia," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam diskusi virtual 'Sikap dan Rekomendasi Komnas HAM atas RUU Cipta Kerja', Kamis, 13 Agustus 2020.
 
Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Sandrayati Moniaga mengungkapkan pihaknya menemukan pembahasan RUU Cipta Kerja bertentangan dengan prinsip HAM dan negara demokrasi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kita bisa lihat dari masalah proses penyusunannya yang tidak partisipatif, ada beberapa asas hukum maupun beberapa asas dari beberapa undang-undang sektoral yang dilanggar," papar Sandra.
 
Komnas HAM mencatat 10 poin ketidaksesuaian RUU Cipta Kerja. Pertama, prosedur perencanaan dan pembentukan RUU Cipta Kerja tidak sejalan dengan tata cara atau mekanisme yang diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 
Kedua, terdapat penyimpangan asas hukum lex superior derogat legi inferior. Pasal 170 Ayat (1) dan (2) RUU Cipta Kerja menyebut Peraturan Pemerintah (PP) dapat mengubah peraturan setingkat undang-undang jika muatan materinya tidak selaras dengan kepentingan strategis RUU Cipta Kerja.
 
Ketiga, RUU Cipta Kerja membutuhkan sekitar 516 peraturan pelaksana yang bertumpu pada kekuasaan dan kewenangan lembaga eksekutif. Hal ini berpotensi memicu terjadinya penyalahgunaan wewenang (abuse of power).
 
Keempat, RUU Cipta Kerja dinilai terlalu superior yang akan menimbulkan kekacauan tatanan dan ketidakpastian hukum. Kelima, pemunduran atas kewajiban negara memenuhi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
 
Keenam, pelemahan dalam melindungi lingkungan hidup. Komnas HAM menemukan pelemahan di antaranya soal izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan dan berkurangnya kewajiban melakukan AMDAL bagi kegiatan usaha.
 
Ketujuh, relaksasi atas tata ruang dan wilayah demi kepentingan strategis nasional tanpa memerlukan persetujuan dari institusi yang mengawasi
tata ruang dan wilayah. Sehingga membahayakan keserasian dan daya dukung lingkungan hidup.
 
Tiga poin terakhir Komnas HAM menyoroti soal kepemilikan tanah, pemenuhan hak atas pangan, dan nuansa penghukuman yang dinilai menjamin korporasi atau kelompok. Kajian lengkap terhadap temuan Komnas HAM tersebut akan disampaikan ke Presiden Joko Widodo dan DPR.
 
"Materi lengkap baru bisa kita keluarkan setelah kita kirim kepada Presiden dan DPR. Rencananya mudah-mudahan besok (Jumat, 14 Agustus 2020) bisa kita kirim," ujar Sandra.
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif