BPJS Kesehatan. Foto: MI/Ramdani
BPJS Kesehatan. Foto: MI/Ramdani

Menkes Klaim Penaikan Iuran BPJS Demi Kebaikan Bersama

Nasional BPJS Kesehatan
Nur Azizah • 15 Mei 2020 14:41
Jakarta: Pemerintah mengklaim penaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Langkah ini demi memberikan pelayanan tepat waktu, berkualitas, terjangkau bagi masyarakat.
 
"Penyesuaian iuran dilakukan untuk menjaga kesinambungan program JKN bukan untuk menambah beban iuran yang harus dibayarkan oleh peserta JKN," kata Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, 15 Mei 2020.
 
Penyesuaian iuran BPJS dilandasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Aturan itu dikeluarkan setelah sebelumnya Mahkamah Agung (MA) membatalkan penaikan iuran dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Kunta Wibawa Dasa, mengatakan besaran iuran disesuaikan dengan perhitungan aktuaria dan kemampuan membayar. Perpres Nomor 64 Tahun 2020 menyatakan besaran iuran peserta bukan penerima upah (PBPU) dan peserta bukan bekerja (BP) dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III sama dengan peserta penerima bantuan iuran (PBI), yakni Rp42.000 per bulan.
 
Namun, PBPU dan BP hanya membayar Rp25.500, sisanya Rp16.500 dibayarkan pemerintah pusat. Pada 2021, iuran akan disesuaikan lagi menjadi Rp35.000 per bulan, tetapi Rp7.000 akan dibayar pemerintah pusat.
 
Iuran PBPU dan BP dengan manfaat kelas II yaitu Rp100.000 per orang per bulan dengan dibayar peserta PBPU dan BP atau pihak lain atas nama peserta. Sementara itu, iuran PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan kelas I Rp150.000 per orang per bulan dengan dibayar PBPU dan BP atau pihak lain atas nama peserta.
 
Perpres Nomor 64 Tahun 2020 mulai berlaku pada Rabu, 1 Juli 2020. Penetapan perpres diklaim telah mempertimbangkan keputusan MA.
 
Baca: BPJS Kesehatan Harus Berikan Relaksasi Selama Pandemi
 
''Ini membantu golongan kelas II dan membantu pelayanan oleh BPJS agar lebih baik. Di 2021 akan disesuaikan jadi Rp35.000 dan selisihnya akan ditanggung oleh pemerintah,'' kata Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani.
 
Ia menyebut kebijakan ini untuk kebaikan bersama dalam mempertahankan pelayanan BPJS Kesehatan. Dia menjamin penaikan iuran difokuskan untuk perbaikan layanan di rumah sakit (RS) maupun di BPJS.
 

(OGI)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif