Ilustrasi DPR. Medcom.id
Ilustrasi DPR. Medcom.id

Penaikan Iuran BPJS Mesti Diikuti Pembenahan Sistem

Nasional BPJS Kesehatan
Candra Yuri Nuralam • 19 Mei 2020 11:41
Jakarta: Persoalan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diminta dibicarakan usai Hari Raya Idulfitri 1441 Hijriah. Penaikan iuran mesti dibarengi dengan pembenahan sistem.
 
"Selain aspek iuran ada berbagai aspek yang penting dibahas sehingga masyarakat luas memahami secara utuh penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional (JKN)," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena di Jakarta, Selasa, 19 Mei 2020.
 
Politikus Golkar itu meminta pemerintah, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan DPR bertemu membahas perbaikan sistem selain penaikkan iuran. Pembahasan itu mesti mencari solusi komprehensif jangka panjang usai penaikan iuran.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Perlu pertemuan informal dan formal semua pemangku kepentingan mencari solusi untuk memastikan kesinambungan penyelenggaran jaminan kesehatan," ujar Melki.
 
(Baca: Komisi IX Segera Panggil Pemerintah Terkait BPJS Kesehatan)
 
Pemerintah diminta menjelaskan alasan penaikan iuran BPJS Kesehatan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020. Penaikan iuran tak boleh terus-terusan jadi pro kontra.
 
Transparansi pembahasan juga harus jelas. Masyarakat harus bisa memantau seluruh seluk beluk alasan penaikan BPJS dan pengadaan perbaikan sistem.
 
"Terbitnya Perpres 64 Tahun 2020 harus jadi momentum semua pemangku kepentingan berdialog lakukan pembenahan menyeluruh penyelenggaran program jaminan kesehatan nasional," ujar Melki.
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif