Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

M Nasir Dinilai Mencoreng Demokrat di Pilkada

Nasional partai demokrat
Juven Martua Sitompul • 28 Juli 2020 23:36
Jakarta: Sikap Anggota DPR M Nasir dinilai telah mencoreng citra Partai Demokrat dan DPR sebagai lembaga negara. Hal itu terkait kemarahan Nasir dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI bersama Holding Pertambangan BUMN.
 
Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojuddin Abbas menilai sikap kontroversi Nasir itu secara tidak langsung akan memperburuk citra Partai Demokrat dalam kontestasi Pilkada 2020.
 
"Sikap M Nasir misalnya membuat kontroversi yang berorientasi publik tidak suka. Nasir kemarin itu menurut saya muatannya tidak positif, mempermalukan dirinya sendiri bahkan Partai Demokrat, malah membuat citra DPR dan Partai Demokrat akan buruk," kata Sirojuddin saat dihubungi wartawan, Jakarta, Selasa, 28 Juli 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Apalagi, kata Sirojuddin, jika ulah itu menjadi perhatian publik di daerah. Dia memastikan sikap Nasir akan berpengaruh terhadap perolehan suara partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu pada Pilkada nanti.
 
"Masyarakat di daerah itu memperhatikan tokoh politik terdekat di kabupaten/kota atau DPRD, yang di pusat itu akan diperhatikan kalau mereka membuat perhatian publik," kata dia.
 
Sebelumnya, sikap tidak etis politikus Partai Demokrat M Nasir diperlihatkan saat rapat kerja bersama Holding Industri Pertambangan BUMN, Selasa, 30 Juni 2020.
 
Baca: Ulah M Nasir Coreng Demokrat
 
Saat itu Muhammad Nasir dan Direktur Utama Mining Industry Indonesia (MIND ID), Orias Petrus Moedak, terlibat dalam perdebatan sengit. Nasir bahkan sampai mengusir Orias keluar dari ruang rapat, dan mengatakan ogah mengikuti rapat dengan Orias.
 
Selain marah-marah saat rapat di DPR, Nasir juga dikenal kontroversial karena ulahnya. Nasir pernah diperiksa KPK atas kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat anggota Komisi VI DPR Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso.
 
Nasir diperiksa KPK pada Senin, 1 Juli 2019. Tim penyidik juga menggeledah ruang kerjanya pada 4 Mei 2019.
 
Bowo Sidik diperkirakan menerima suap sebanyak tujuh kali dengan total senilai Rp8 miliar dari PT Humpuss Transportasi Kimia (PT HTK).
 
KPK sendiri memastikan akan menindaklanjuti kasus dugaan suap yang menjerat Bowo Sidik dari rekannya M Nasir. Hingga saat ini penyidik masih menyelidiki dugaan gratifikasi M Nasir kepada Bowo Sidik.
 
Tak hanya itu, pada Januari 2020, Nasir secara terang-terangan meminta jatah corporate social responsibility atau CSR kepada PT Pertamina (Persero). Permintaan itu disampaikan Nasir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi VII DPR RI, Rabu, 29 Januari 2020. Hal itu disampaikan menjelang rapat ditutup.
 

(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif