Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro. MI/Susanto
Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro. MI/Susanto

Revisi UU Pemilu Perlu Dibarengi dengan UU Parpol

Nasional parpol Virus Korona revisi uu pemilu New Normal
Theofilus Ifan Sucipto • 09 Juni 2020 17:11
Jakarta: Revisi Undang-Undang (UU) Pemilihan Umum (Pemilu) dinilai perlu dibarengi revisi UU Partai Politik (Parpol). Kedua UU tersebut saling melengkapi untuk mewujudkan kesuksesan pemilu.
 
“Perlunya revisi UU Parpol seiring dengan revisi UU Pemilu,” kata peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro dalam telekonferensi di Jakarta, Selasa, 9 Juni 2020.
 
Dia menyebut praktik demokrasi di internal partai mendesak. Hal itu ditandai dengan peran dominan segelintir elite partai menentukan promosi kader.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Siti menilai revisi UU Parpol bisa mencegah oligarki partai. “Diperlukan pola yang terukur dan pasti dalam proses kandidasi calon dalam pemilu atau pilkada,” ujar dia.
 
(Baca: Kekhawatiran Partai Kecil Terhadap Revisi UU Pemilu)
 
Dia menyebut munculnya dua calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2019 tak sehat. Beberapa partai tidak memiliki daya mencalonkan kader sendiri.
 
“Selain harus melakukan koalisi dan menyetujui pasangan yang sudah ditetapkan dari partai-partai besar,” tutur Siti.
 
Hal ini berdampak luas. Ada keterbelahan sosial dan ancaman instabilitas politik dan ekonomi lantaran kecewa jagoannya kalah.
 
Siti juga mengkritisi wacana sistem proporsional tertutup dalam revisi UU Pemilu. Dia menilai perlu ada instrumen yang jelas agar ketua umum partai tidak semena-mena menentukan kader.
 
“Harus menjamin agar tidak terjadi kedigdayaan pengurus atau ketua umum yang mensubordinasi hak otonom kader,” ucap dia.
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif