Menaker Ida Fauziyah dalam Silaturahmi Daerah (Silatda) Bu Nyai Se-Jawa Barat di Cirebon, Jawa Barat, Minggu, 24 November 2019. Foto: Medcom.id/A Rofahan
Menaker Ida Fauziyah dalam Silaturahmi Daerah (Silatda) Bu Nyai Se-Jawa Barat di Cirebon, Jawa Barat, Minggu, 24 November 2019. Foto: Medcom.id/A Rofahan

Omnibus Law Atur Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Nasional Omnibus Law
Nur Azizah • 12 Februari 2020 12:17
Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Ida Fauziyah membantah Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja menghapus klausal pesangon. Rancangan undang-undang ini justru menjamin karyawan yang kehilangan pekerjaan.
 
"Prinsipnya tidak benar kita menghapus pesangon. Ada jaminan kehilangan pekerjaan," kata Ida di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Februari 2020.
 
Ida belum mau menjelaskan formula pesangan yang diatur dalam Omnibus Law. Dia akan menjelaskan setelah Surat Presiden (Surpres) diserahkan ke DPR.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Untuk formula pesangon bagi yang mengalami PHK rinciannya nanti. Prinsipnya, kita ada pelayanan baru buat mereka yang di-PHK, yakni jaminan kehilangan pekerjaan," ujar dia.
 
Omnibus Law Atur Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Ilustrasi - - Foto: Istimewa
 
Surpres Omnibus Law Ciptaker bakal diserahkan ke DPR siang ini. Dia dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan mengantarkan langsung surat tersebut.
 
"Ini insyaallah Pak Airlangga minta saya menemani beliau menyampaikan ke DPR hari ini jam 13.00 WIB," kata Ida.
 
Surpres akan diserahkan langsung kepada Ketua DPR Puan Maharani. Surat itu akan dirapatkan dalam paripurna, kemudian dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR.
 
RUU Cipta Lapangan Kerja terdiri atas 11 klaster. Hal ini meliputi penyederhanaan perizinan; persyaratan investasi; ketenagakerjaan; kemudahan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); kemudahan berusaha; dukungan riset dan inovasi; administrasi pemerintahan; pengenaan sanksi; pengadaan lahan; investasi dan proyek pemerintah; serta kawasan ekonomi.
 
Isu besar di omnibus law ini ada di klaster penyederhaan perizinan berusaha. Klaster ini terbagi atas 18 subklaster, yakni lokasi; lingkungan; bangunan gedung; pertanian; kehutanan; kelautan perikanan; energi dan sumber daya mineral (ESDM); ketenaganukliran; perindustrian; perdagangan; kesehatan obat dan makanan; pariwisata, pendidikan; keagamaan; perhubungan; pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR); pos dan telekomunikasi; serta pertahanan dan keamanan.
 

 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif