Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Foto: Medcom.id/Anggi Tondi
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Foto: Medcom.id/Anggi Tondi

Kepala Daerah Diminta Menyediakan Kantor Bagi KPU Daerah

Nasional kpu pemilu Kepala Daerah Pemilu 2024
Anggi Tondi Martaon • 02 Mei 2022 15:33
Jakarta: Kepala daerah diminta perhatian terhadap Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Pasalnya, mayoritas penyelenggara pemilu belum memiliki gedung sendiri alias masih menyewa.
 
"Sekian tahun kita menyelenggarakan pemilu sudah saatnya lah kita punya institusi penyelenggara pemilu yang kita masukkan ke dalam bagian yang tidak terpisahkan dengan demokrasi, maka ya harus difasilitasi," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung di Kantor DPP Partai Golkar di Jakarta, 2 Mei 2022.
 
Baca: Efisiensi Anggaran Pemilu, Begini Langkah KPU

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar itu meminta para kepala daerah mengingat jasa penyelenggara pemilu. Mereka bisa menjabat karena dibantu KPUD dalam menyelenggarakan pemilihan.
 
"Toh mereka juga dihasilkan karena kerja penyelenggara pemilu," ungkap dia.
 
Banyak manfaat jika kepala daerah memfasilitasi perkantoran dan gudang penyimpanan logistik KPU. Di antaranya, menghemat anggaran penyelenggaraan pemilu.
 
Adapun anggaran Pemilu 2024 yang diajukan KPU mencapai Rp76 trilun. Angka itu meningkat tiga kali lipat dibandingkan anggaran Pemilu 2019, yaitu Rp25,59 triliun.
 
Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyampaikan pengajuan anggaran yang fantastis itu didorong biaya non-elektoral. Di antaranya, sewa gedung perkantoran dan gudang hingga biaya alat pelindung diri (APD).
 
Doli meyakini jika permasalahan sewa gedung untuk kantor dan gudang bisa diatasi, biaya Pemilu 2024 bisa lebih ditekan. "Artinya, kalau itu bisa dilakukan maka itu bisa lebih efisien lagi," sebut dia.
 
Selain kepala daerah, imbauan serupa juga disampaikan Doli kepada pemerintah pusat. Bahkan, Komisi II berencana mengajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai pengelola aset pemerintah pusat berunding terkait pemanfaatan fasilitas negara untuk kantor KPUD.
 
"Ini kan nanti bisa dibicarakan," ujar dia.
 
(DEV)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif