Ilustrasi DPR. Foto: Medcom.id
Ilustrasi DPR. Foto: Medcom.id

DPR Terima 451 Usulan RUU Hingga 2024

Nasional undang-undang
Nur Azizah • 04 Desember 2019 22:04
Jakarta: Badan Legislasi (Baleg) DPR menerima 451 usulan rancangan undangan-undangan (RUU) dalam rentang waktu 2019-2024. RUU merupakan usulan dari komisi di DPR, masyarakat, dan pemerintahan.
 
Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengatakan salah satu RUU yang masuk dalam usulan program legislasi nasional (prolegnas), yakni RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dan RUU terkait ulama. Namun, RUU yang bakal masuk prolegnas belum diputuskan.
 
"Nanti diverifikasi lagi. Lalu, kita pertimbangkan selama 5 tahun. Alokasi jumlah tiap komisi 150 RUU selama 5 tahun bisa diselesaikan," kata dia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia menuturkan 451 usulan itu akan diputuskan dalam rapat panitia kerja. Sementara, usulan buat 2020 ada 55 RUU. Sebanyak 15 di antaranya diusulkan pemerintah, 30 diusulkan oleh DPR serta 10 RUU sisanya diusulkan DPD.
 
"Jadi, 55 RUU dalam perencanaan ketiga lembaga. Kita belum tahu mana yang bersinggungan karena ada usulan pemerintah dan DPR. Itu disisir lagi di panja," tutur dia.
 
Adapun 15 RUU yang diajukan pemerintah yakni:
 
1. RUU tentang Cipta Lapangan Kerja Kementerian Hukum dan HAM diajukan Kementerian Koordinator Perekonomian. Status, super prioritas.
2. RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian (Omnibus Law) diajukan Kementerian Keuangan.
3. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diajukan Kementerian Hukum dan HAM. Status, lanjutan dari periode sebelumnya atau carry over.
4. RUU tentang Pemasyarakatan diajukan Kementerian Hukum dan HAM. Status, carry over
5. RUU tentang Bea Materai diajukan Kementerian Keuangan. Status, carry over.
6. RUU tentang Pelindungan Data Pribadi diajukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Status, permohonan SurPres.
7. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diajukan Kementerian Hukum dan HAM. Status, permohonan SurPres.
8. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia diajukan Kementerian Pertahanan.
9. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan diajukan Kementerian Hukum dan HAM. Status, sudah disampaikan ke DPR (Komisi XI).
10. RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal diajukan Kementerian Hukum dan HAM. Status, permohonan SurPres (Komisi XI).
11. RUU tentang Ibukota Negara diajukan Kementerian PPN/Bappenas diajukan.
12. RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diajukan Kementerian Keuangan.
13. RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi diajukan Kementerian Hukum dan HAM.
14. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua diajukan Kementerian Dalam Negeri.
15. RUU Perkoperasian diajukan Kementerian dan UMKM.

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif