Hak Pilih Pemilu 2019

Penyandang Disabilitas Mental Harus Berbekal Surat Dokter

M Sholahadhin Azhar 21 November 2018 14:43 WIB
pemilu serentak 2019
Penyandang Disabilitas Mental Harus Berbekal Surat Dokter
Komisioner KPU Ilham Saputra Foto:Medcom.id/M Sholahadhin Azhar
Jakarta: Penyandang disabilitas mental bisa menggunakan hak suaranya di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Syaratnya, mereka harus memiliki surat dokter.
 
"Jika dokter menyarankan dia bisa memilih, ya bisa memilih. Jika tidak ada surat dokter ya tidak bisa memilih," kata Komisioner KPU, Ilham Saputra di kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu, 21 November 2018.
 
Menurutnya, tak semua penyandang disabilitas mental bisa memilih. Meski KPU menghormati dan memberikan hak pilih, namun semua diserahkan pada dokter.
 
"Jadi sampai saat ini ketentuan kita masih mengakomodasi melakukan coklit (pencocokan dan penelitian) kepada para penyandang disabilitas mental tadi," imbuhnya.
 
Ilham mengatakan, selain surat dokter, para penyandang disabilitas jiwa juga harus memiliki Kartu Tanda Penduduk elektornik (KTP-el). Ia memastikan tak ada pengidap gangguan jiwa 'liar' bisa memilih saat Pemilu nanti.

Baca: Pengidap Gangguan Jiwa Bisa Masuk DPT

Sebab apapun gangguannya, ia menyebut pemilih haruslah warga negara Indonesia. Pembuktiannya melalui KTP-el sebagai syarat memilih. Hal ini sesuai undang-undang dan telah didetailkan melalui Peraturan KPU (PKPU).
 
"Bagaimana caranya kalau enggak punya KTP-el, sementara di UU kan ada, berarti ini untuk teman-teman disabilitas mental yang punya KTP-el," ujar Ilham.
 
Ilham menjamin hak pilih penyandang disabilitas mental sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135 Tahun 2015.
 
"(Untuk) mengakomodir orang-orang yang kelainan jiwa. Tapi  kelainan jiwa ini tentun ada batasannya," ujar Ilham.




(FZN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id