Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama menteri Kabinet Indonesia Maju duduk di tangga Istana Merdeka, Jakarta. Foto: MI/Ramdani
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama menteri Kabinet Indonesia Maju duduk di tangga Istana Merdeka, Jakarta. Foto: MI/Ramdani

Presiden Disarankan Mengevaluasi Menteri Bermasalah

Nasional reshuffle kabinet Kabinet Jokowi-Maruf
Medcom • 03 Desember 2020 12:47
Jakarta: Presiden Jokowi disarankan mengganti menteri yang tidak cakap menjalankan tugas. Sebab, Indonesia kini dihadapi banyak masalah serius.
 
Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Arif Rahman mengatakan Indonesia sedang menghadapi masalah berat, kasus Rizieq Shihab, deklarasi kemerdekaan Papua Barat, menteri terlibat korupsi hingga karut-marut penanganan covid-19.
 
“Presiden harus mengevaluasi dan merevisi kabinetnya. Kabinet Indonesia Maju dibentuk dengan asumsi normal dan parameter yang sama dengan kabinet sebelumnya. Ternyata, kita menghadapi pandemi covid-19, dan situasi politik yang tidak biasa,” kata Arif, Kamis, 3 Desember 2020.
 
Arif mengungkapkan, tim ekonomi yang dibentuk ternyata tidak mampu menahan gempuran covid-19 yang berujung meningkatnya utang negara. Hal itu terlihat dari Bank Dunia yang merilis daftar 10 negara yang memiliki utang luar negeri terbesar dalam laporan International Debt Statistics (IDS) 2021.
 
Oktober 2020, Indonesia berada di posisi ketujuh dunia dengan utang mencapai USD402,08 miliar atau sekitar Rp5.940 triliun. Angka ini setara 37,84 persen terhadap PDB (debt to GDP ratio) Indonesia.
 
Indonesia berada di bawah Tiongkok yang memiliki utang sebesar USD2,1 triliun, Brasil USD569,39 miliar, India USD560,03 miliar, Rusia USD490,72 miliar, Meksiko USD469,72 miliar, dan Turki USD440,78 miliar.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Utang RI Masuk 10 Besar di Dunia, Hampir Rp6 Ribu Triliun
 
“Sementara sektor  politik dan keamanan terganggu akibat penolakan UU Omnibus Law. Ditambah lagi kasus korupsi yang melibatkan menteri,” ujarnya.
 
Selain itu kata Arief, pemerintah juga dihadapi kasus Rizieq Shihab yang diduga melakukan pelanggaran protokol covid-19 dan dugaan ujaran kebencian. Namun hingga kini belum ada tindakan tegas.
 
Pemerintah juga diterjang kasus pembantaian warga sipil di Sigi Sulawesi Tengah yang dilakukan Mujahidin Indonesia Timur jaringan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT). Indonesia kini dihadapi masalah kemerdekaan Papua Barat.
 
“Saatnya Presiden mencoret menteri yang tidak bisa menjalankan tugas. Sehingga pemerintahan dapat berjalan menghadapi semua tantangan,” katanya.
 
Arief berharap, Presiden menempatkan menteri yang profesional, kompeten, memiliki integritas dan tegas dalam mengambil keputusan.
 
“Jangan segan menggusur menteri yang tak bisa kerja. Harus menempatkan orang yang mumpuni di tempat yang tepat,” ujarnya.
 
Baca: Sri Mulyani: Utang RI Masih Lebih Baik dari Negara Lain
 
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan soal utang pemerintah yang akhir ini sering menjadi perbincangan. Menurut dia, masalah utang pemerintah diatur dalam Perpres 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur APBN.
 
Sri memastikan rasio utang Indonesia masih lebih baik dibandingkan sejumlah negara lain. Sebab, defisit fiskal RI yang pada tahun ini dipatok sebesar Rp1.039,2 triliun atau 6,32 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), diklaim masih terjaga.
 
Tak terkecuali bagi negara-negara berkembang seperti Malaysia yang rasio utang terhadap PDB naik dari 57,2 persen menjadi 67,6 persen. Tiongkok dari 52,6 persen ke 61,7 persen. Thailand juga naik dari 41,1 persen menjadi 50,4 persen, Filipina dari 37 persen ke 48,9 persen.
 
"Indonesia juga mengalami tekanan yang sama karena kita melakukan countercyclical. Jadi memang tema yang paling besar dari sisi kondisi covid-19,” kata Sri.
 
 
(FZN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif