Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan - Medcom.id/Faisal Abdalla
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan - Medcom.id/Faisal Abdalla

Komisi III Segera Panggil KPK-Dewas Terkait Penghentian Kasus BLBI

Nasional KPK kasus korupsi Kasus BLBI obligor blbi BLBI Dewan Pengawas KPK
Fachri Audhia Hafiez • 12 April 2021 12:50
Jakarta: Komisi III akan memanggil pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Dewan akan meminta penjelasan Lembaga Antirasuah terkait penghentian kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).
 
"Secara pribadi, saya memang menghendaki agar komisioner KPK dan Dewas KPK dipanggil secepatnya oleh Komisi III," kata anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan kepada Medcom.id, Senin, 12 April 2021.
 
Menurut Hinca, pemanggilan KPK dan Dewas akan dilakukan usai masa reses. Pemanggilan tersebut didorong argumentasi dan opini publik yang muncul ke permukaan terkait surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus skandal korupsi BLBI.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Keterangan dari KPK akan sangat dibutuhkan untuk meredakan asumsi liar dari publik," ujar Hinca.
 
Politikus Partai Demokrat ini mengatakan anggota Komisi III berencana menegaskan fungsi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). SP3 kasus BLBI disebut diakomodasi dalam beleid itu.
 
"UU Nomor 19 Tahun 2019 bukan dipakai sebagai alat pemuas suatu kelompok tapi pemuas keadilan bagi keseluruhan masyarakat dan bangsa ini," ucap Hinca.
 
Baca: Jokowi Bentuk Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI
 
KPK menghentikan pengusutan dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI yang menjerat pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim, demi kepastian hukum. Penghentian kasus ini diklaim sudah sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang KPK. Lembaga Antikorupsi tidak bisa menggantung nasib Sjamsul dan Itjih tanpa kepastian.
 
Namun, penghentian kasus tersebut dikritik Indonesia Corruption Watch (ICW). KPK dinilai terburu-buru menghentikan kasus itu tanpa memeriksa Sjamsul dan Itjih.
 
"Semestinya KPK terlebih dahulu mendapatkan keterangan dari Sjamsul atau pun Itjih untuk kemudian melihat kemungkinan meneruskan penanganan perkara ini,' ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif