Ilustrasi gedung KPK/MI/Rommy Pujianto.
Ilustrasi gedung KPK/MI/Rommy Pujianto.

Sengkarut Pengalihan Status Pegawai KPK

Nasional KPK pns ASN Badan Kepegawaian Negara
Candra Yuri Nuralam • 10 Mei 2021 05:43
Jakarta: Pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) menjadi polemik belakangan. Banyak acuan aturan terkait hal itu.
 
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan proses alih status pegawai mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Beleid itu memberi Lembaga Antikorupsi tenggat dua tahun melakukan alih status pegawai.
 
Dari acuan itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 41 Tahun 2020  tentang Pengalihan Status Pegawai KPK menjadi ASN. Beleid itu mengatur mekanisme penyesuaian alih status pegawai KPK.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Secara substansial desain pengalihannya telah ditentukan, mulai dari pemetaan ruang  lingkup pegawai KPK, apakah berstatus pegawai tetap atau pegawai tidak tetap," kata Ghufron melalui keterangan tertulis, Minggu, 9 Mei 2021.
 
Baca: KPK Pelajari Maksud MK Soal Alih Status Tak Boleh Rugikan Pegawai
 
PP Nomor 41 Tahun 2020 juga mengatur tahapan pengalihan dan penyesuaian jabatan pegawai KPK. Lalu, beleid itu juga mengatur identifikasi jenis dan jumlah pegawai KPK.
 
Regulasi tersebut menentukan pemetaan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, serta pengalaman pegawai dengan jabatan yang akan diemban sebagai ASN. Lalu, beleid itu menetapkan pegawai akan menjadi ASN atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
 
"Serta menetapkan kelas jabatannya, yakni dalam Pasal 4 PP Nomor 41 Tahun 2020," ujar Ghufron.
 
Dua aturan itu merupakan acuan pengalihan status pegawai KPK. Namun, Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi dan formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
 
Dalam putusannya, MK meminta proses alih status pegawai KPK hanya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. MK juga meminta pengalihan status diberikan jaminan kepastian hukum sesuai kondisi faktual pegawai KPK.
 
Kemudian, MK meminta pengalihan status tidak boleh merugikan hak pegawai KPK. Tafsir tersebut dianggap membingungkan, lantaran ada pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan.
 
Lembaga Antikorupsi mengkaji maksud MK yang meminta proses alih status tidak boleh merugikan pegawai. KPK berencana meminta bantuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait hal ini.
 
"KPK merasa perlu untuk melakukan koordinasi dengan kemenpan dan BKN," tutur Ghufron.
 
Ghufron mengatakan pihaknya belum bisa menjelaskan maksud hak pegawai yang tidak boleh dirugikan. Lembaga Antikorupsi butuh waktu mengkaji keinginan MK.
 
"Apa maksud dan bagaimana konsekuensi dari pertimbangan MK tersebut? 'Secara hukum beralih ke ASN berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 dan tidak boleh merugikan hak pegawai untuk diangkat menjadi ASN'," ujar Ghufron.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif