Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR/Fadli Zon/Antara/Fikri Yusuf
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR/Fadli Zon/Antara/Fikri Yusuf

UU Ciptaker Dianggap Belum Menjawab Hambatan Berinvestasi

Nasional Omnibus Law DPR RI
Theofilus Ifan Sucipto • 07 Oktober 2020 08:17
Jakarta: Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon, menyebut Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) belum menjadi solusi mendatangkan investasi. Beleid sapu jagat itu dianggap tidak menjawab substansi terkait hambatan investasi.
 
“Kalau tujuannya untuk mendatangkan investasi, apa yang jadi hambatan investasi dengan apa yang dirancang oleh omnibus law ini sama sekali tak sinkron,” kata Fadli dalam keterangan tertulis, Rabu, 7 Oktober 2020.
 
Dia mengutip data World Economic Forum (WEF) terkait kendala utama berinvestasi di Indonesia. Hambatan pemodalan yakni korupsi, birokrasi berbelit, kebijakan yang tidak stabil, serta regulasi perpajakan. Sementara itu, UU Ciptaker malah menyasar isu ketenagakerjaan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Antara diagnosis dengan resepnya sejak awal sudah tidak nyambung,” ujar anggota Komisi I DPR itu.
 
Fadli menyayangkan sejumlah poin yang dianggap merugikan buruh. Misalnya pemberian pesangon kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Awalnya, pesangon ditetapkan setara dengan gaji selama 32 bulan, namun turun menjadi 25 bulan upah.
 
“Alih-alih meningkatkan kesejahteraan buruh, omnibus law ini belum apa-apa sudah akan menurunkan kesejahteraan mereka,” tutur dia.
 
Baca:UU Ciptaker Diyakini Bantu Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi
 
Pembentukan UU Ciptaker, kata Fadli, sejatinya berangkat dari niat baik. Sayangnya, pembahasan tidak dilakukan di waktu yang tepat dan tidak melihat kondisi global.
 
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR itu menyebut seharusnya pemerintah lebih dulu fokus menangani pandemi virus korona (covid-19). Apalagi kasus harian masih terus bertambah dan tenaga kesehatan semakin kelelahan.
 
“Angka-angka ini tentu saja tak bisa disepelekan. Artinya, ada hal lain yang jauh lebih serius untuk ditangani dibanding omnibus law,” ucap Fadli.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif