Presiden Joko Widodo berjalan di kawasan hutan saat meninjau salah satu lokasi calon ibu kota negara di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu (8/5/2019). ANT/Akbar Nugroho Gumay.
Presiden Joko Widodo berjalan di kawasan hutan saat meninjau salah satu lokasi calon ibu kota negara di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu (8/5/2019). ANT/Akbar Nugroho Gumay.

Pemindahan Ibu Kota Harus Perhatikan Potensi Kebakaran Hutan

Nasional pemindahan ibukota
Intan Yunelia • 28 Mei 2019 09:48
Jakarta: Rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan perlu ditinjau dari berbagai aspek. Salah satu ancaman yang bakal dihadapi ialah potensi kebakaran hutan dan lahan gambut.
 
Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Eko Yulianto menyebut Kalimantan dinilai lebih aman dari potensi bencana geologi dibandingkan wilayah lain. Namun, faktor itu tak menjadikan Pulau Kalimantan sebagai wilayah ideal ibu kota negara.
 
Baca: Pakar: Pemindahan Ibu Kota Tak Butuh Banyak Lahan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Kalimantan adalah pulau besar di Indonesia yang paling aman dari ancaman gempa dan tsunami. Hal ini sudah diketahui banyak orang. Meskipun data sebenarnya menunjukkan bahwa pulau ini tidak sepenuhnya bebas dari ancaman gempa dan tsunami,” kata Eko saat diskusi publik ‘Tantangan dan Potensi Pemindahan Ibu Kota Indonesia' di Kantor LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa, 27 Mei 2019.
 
Plt Kepala Pusat Penelitian Biologi LIPI Joeni Setijo Rahajoe menyebut kebakaran hutan dan lahan gambut merupakan ancaman terbesar bagi Kalimantan. Pemerintah dinilai perlu bekerja keras menghadapi potensi bencana ini.
 
“Hutan gambut merupakan tipe ekosistem yang rentan dan wajib dijaga supaya tidak terjadi kebakaran hutan apabila ibu kota akan dipindahkan di wilayah Kalimantan,” ujar Joeni.
 
Pembangunan ibu kota baru perlu memperhatikan ekosistem lingkungan. Apalagi, Kalimantan menyimpan cadangan emisi gas karbon cukup besar di balik hutan yang luas.
 
Baca: Swasta Siap Danai Pembangunan Ibu Kota Baru
 
Hutan Kalimantan juga dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia. Joeni menilai pemerintah harus menjamin pengelolaan hutan dengan konsep berkelanjutan di sekitar ibu kota negara baru.
 
“Pengurangan emisi dilakukan dengan menurunkan lajunya, mengelola hutan dengan konsep berkelanjutan, rehabilitas lahan yang terdegradasi, serta restorasi lahan gambut di sekitar lokasi,” ujar dia.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif