NEWSTICKER
Ilustrasi. Medcom.id/Mohamad Rizal
Ilustrasi. Medcom.id/Mohamad Rizal

Tahapan Pilkada Disebut Belum Terganggu Wabah Korona

Nasional pilkada serentak
Indriyani Astuti • 17 Maret 2020 12:23
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan belum ada evaluasi terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 akibat penyebaran virus korona (covid-19). Kemendagri berharap pilkada tetap digelar sesuai jadwal.
 
"Sejauh ini aman," kata pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar saat dihubungi di Jakarta, Selasa, 17 Maret 2020.
 
Bahtiar berharap wabah covid-19 tidak mengganggu tahapan pilkada. Ia masih optimistis tahapan pilkada tetap sesuai jadwal, mengingat kampanye baru dilakukan pasangan calon kepala daerah Juli 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kampanye masih lama, Juli. Semoga ini bisa segera mereda," ucap Bahtiar.
 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum punya opsi menunda tahapan pilkada. KPU menyebut telah menggelar pleno dan memutuskan sejumlah kebijakan guna mengantisipasi penyebaran wabah korona sehingga tidak mengganggu tahapan pemilu.
 
Baca:KPU Diminta Tinjau Ulang Pelaksanaan Pilkada Imbas Korona
 
Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik menuturkan KPU akan mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait pengaturan pola kerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU pusat, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Surat edaran ini termasuk untuk ketua dan anggota KPU.
 
Pengaturan pola kerja dalam surat edaran salah satunya tentang jadwal. Sebagian pegawai KPU masuk kantor dan sebagian lainnya bekerja dari rumah atau Work from Home.
 
"Melindungi diri masing-masing dengan penyediaan sanitizer, baik pribadi maupun di ruang kerja,sehingga perhatian untuk pencegahan penyebaran covid-19 bisa dimaksimalkan," papar Evi.
 
Berikutnya yakni terkait kelanjutan pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 yang berlangsung mulai Maret-April 2020. Evi menegaskan tahapan rekrutmen petugas pemungutan suara (PPS) saat ini sedang berlangsung. Selanjutnya, pengumuman PPS terpilih dan dilanjutkan dengan pelantikan PPS.
 
"Pelantikan PPS dapat dilakukan di masing-masing kecamatan dengan mekanisme 5 orang ketua/anggota KPU kabupaten/kota diberikan kewenangan masing-masing untuk melantik di kecamatan yang terpisah," imbuhnya.
 
KPU juga mengimbau pelantikan dilakukan bertahap untuk menghindari pengumpulan massa dalam jumlah banyak. Petugas juga diminta memproteksi diri ketika melakukan tahapan verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan. Caranya, bisa dengan menjaga jarak dalam berkomunikasi dan hindari kontak langsung.
 
"Bersihkan anggota badan dengan hand sanitizer dan penggunaan masker, termasuk membersihkan peralatan yang digunakan," ucap Evi.
 
Proteksi diri juga wajib bagi petugas yang melakukan pemutkhiran data pemilih. KPU di daerah juga diminta menunda kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa dalam jumlah besar hingga 31 Maret 2020. Agenda seperti bimbingan teknis, pelatihan dan launching Pilkada 2020 akan dijadwal ulang mulai 1 April 2020.
 
"KPU berharap upaya pencegahan penyebaran covid-19 selama dua minggu ini penanganannya berhasil dengan baik, sehingga tahapan Pemilihan 2020 dapat berjalan dengan baik," papar Evi.
 

(AGA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif