Ilustrasi TVRI/Antara/Dhoni Setiawan
Ilustrasi TVRI/Antara/Dhoni Setiawan

Pelantikan Dirut TVRI Dianggap Melanggar UU MD3

Nasional tvri
Fachri Audhia Hafiez • 30 Mei 2020 08:47
Jakarta: Komisi I DPR menyoroti pelantikan Direktur Utama Pergantian Antar Waktu (PAW) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI periode 2020-2022 Imam Brotoseno. Dewan pengawas (Dewas) LPP TVRI dinilai telah melanggar Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).
 
"Tidak mengindahkan dari hasil keputusan rapat yang jelas dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 98 ayat (6) UUD MD3," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari kepada wartawan, Sabtu, 30 Mei 2020.
 
Menurut dia, Dewas LPP TVRI harusnya menjadikan hasil rapat dengar pendapat (RDP) pada 25 Februari 2020 rujukan. Sebab dalam rapat tersebut, DPR menghentikan sementara proses seleksi calon Direktur Utama LPP TVRI.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca:Dirut TVRI Akan Bertanggung Jawab Atas Tulisannya di Medsos
 
Dalam Pasal 98 ayat (6) UUD MD3 menyebutkan bahwa keputusan dan/atau kesimpulan rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPR dan pemerintah. Keputusan itu wajib dilaksanakan oleh pemerintah.
 
Selain itu, dalam Pasal 317 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menyebutkan setiap keputusan rapat DPR bersifat mengikat bagi semua pihak. Dengan demikian, langkah Dewas LPP TVRI melanjutkan seleksi dan menetapkan Iman Brotoseno tanpa persetujuan Komisi I DPR.
 
"Komisi I DPR tetap mengacu pada hasil kesimpulan rapat pada tanggal 25 Februari 2020, agar Dewas LPP TVRI menghentikan sementara proses seleksi calon Dirut LPP TVRI," ucap Abdul.
 
Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyayangkan masih adanya kekisruhan yang terjadi di tubuh LPP TVRI. Ia berharap kemelut tersebut tidak menggangu operasional LPP TVRI.
 
Abdul menegaskan, Dewas LPP TVRI mestinya memahami hasil kesimpulan RDP Komisi I DPR dengan Dewas LPP TVRI pada 21 Januari 2020. Poin tiga hasil rapat memerintahkan Dewas LPP TVRI untuk memastikan bahwa permasalahan yang terjadi tidak menganggu kinerja LPP TVRI sebagai media pemersatu bangsa.
 
"Harusnya itu yang diutamakan," ucap Abdul.
 

(ADN)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif