Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

22 Pasal Revisi UU Pemilu Masih Menjadi Perdebatan

Nasional revisi uu pemilu
Anggi Tondi Martaon • 16 Juli 2020 06:57
Jakarta: Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo mengatakan fraksi di DPR belum sepakat terkait draf revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Perdebatan terdapat di 22 pasal.
 
"Intinya ada 22 pasal penting dan strategis dalam RUU Pemilu yang belum ada kesamaan pandang masing-masing fraksi," kata Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi UU Pemilu itu di Jakarta, Rabu, 15 Juli 2020.
 
Menurut dia, perbedaan pandangan terkait beberapa aspek. Salah satunya soal memasukkan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (UU Pilkada).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Masalah lain yakni soal besaran ambang batas parlemen. Ada tiga opsi mengemuka terkait ambang batas parlemen, yakni 4 persen, 5 persen dan 7 persen.
 
"Lalu soal keserentakan pemilu, ada yang berpendapat dengan menggunakan tujuh kotak suara dan tidak," ungkap dia.
 
Perbedaan pandangan ini membuat proses pembahasan selanjutnya tertunda. Setelah penyusunan selesai dilakukan, draf revisi UU Pemilu diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk diharmonisasi dan sinkronisasi.
 
Baca: Penentuan Ambang Batas Parlemen yang Tak Transparan Digugat
 
Politikus PDI Perjuangan itu menyebutkan perbedaan pandangan itu bakal diselesaikan pada masa sidang selanjutnya. Pasalnya, DPR memasuki masa reses pada Kamis, 16 Juli 2020.
 
"Kita punya target dua pekan setelah (pembukaan) masa sidang akan datang sudah diselesaikan drafnya lalu di kirim ke Baleg untuk harmoniasi dan sinkronisasi," ujar dia.
 

(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif