Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. Medcom.id/Fachri Audia Hafiez
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. Medcom.id/Fachri Audia Hafiez

Kenormalan Baru Perlu Kajian Komprehensif

Nasional Virus Korona PSBB New Normal
Anggi Tondi Martaon • 26 Mei 2020 22:54
Jakarta: Wacana kenormalan baru harus dipertimbangkan secara komperhensif. Salah satu indikator yang harus menjadi acuan yaitu memastikan kesiapan pelaksanaan protokol kesehatan secara umum.
 
"Dasar kajian secara ilmiah sangat dibutuhkan sebagai acuan pelonggaran kebijakan PSBB. Selain itu, kesiapan pelaksanaan protokol kesehatan secara luas harus dipastikan sebelum penerapan kenormalan baru di sejumlah wilayah," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Rerie) di Jakarta, Selasa, 26 Mei 2020.
 
Politikus NasDem itu pun menyindir pemerintah yang hobi mengeluarkan banyak aturan penanganan covid-19. Teranyar, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Anggota Komisi II DPR itu menegaskan, Indonesia tidak membutuhkan banyak kebijakan dalam penanganan virus korona. Tetapi bagaimana aturan tersebut diimplementasikan dengan baik serta melalui kajian matang.
 
"Tanpa dasar kajian ilmiah yang memadai, pelonggaran PSBB berpotensi menimbulkan ledakan penularan baru yang berimplikasi pada biaya ekonomi lebih besar lagi,” ungkap dia.R
 
Rerie meminta pemerintah berhati-hati dan memperhitungkan semua faktor dalam mengambil kebijakan. Dia pun mencontohkan pengambilan kebijakan dibeberapa negara berdasarkan kemampuan suatu penyakit menyebar atau biasa disebut (R).
 
Penetapan, pelonggaran, hingga pencabutan lockdown harus berdasarkan data R di lapangan. Negara lain berupaya keras agar angka R ditekan sampai konsisten di bawah angka 1.
 
"Bagaimana dengan R di Indonesia? Saya kira perlu memastikan, sebelum pelonggaran kebijakan diterapkan, angka penyebaran infeksi konsisten di bawah 1 (R<1),” sebut dia.
 
Selain itu, infrastruktur penunjang pelaksanaan protokol kesehatan belum tersedia dengan baik. Contoh, di sejumlah pasar tradisional dan area publik di wilayah DKI Jakarta belum terlihat tempat cuci tangan yang memadai. Demikian pula pembatasan jarak antarindividu.
 
"Sehingga seringkali terlihat kerumunan orang, bahkan tanpa masker, di sejumlah pasar," kata dia
 
Baca: Mal di Jakarta Dibuka Kembali Juni Bertambah Jadi 73
 
Pemerintah juga harus memastikan kedisiplinan masyarakat. Sebab, masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi ketentuan pencegahan penyebaran korona.
 
Seperti menjelang lebaran beberapa waktu lalu. Terjadi peningkatan aktivitas masyarakat di luar rumah tanpa mematuhi protokol kesehatan di sejumlah tempat. Kondisi ini berbanding lurus dengan peningkatan jumlah kasus terkonfirmasi positif harian di Indonesia mencapai 973 kasus pada 21 Mei 2020.
 
"Naik signifikan dibanding sehari sebelumnya 693 kasus. Untuk itu perlu kesadaran bersama bahwa pemutusan rantai penularan virus korona memang membutuhkan konsitensi dan disiplin yang tinggi. Abai sebentar saja, berpotensi muncul ledakan penularan baru," tegas dia.
 
Pemerintah pun diminta mengambil pengalaman dari kebijakan tersebut. Kebijakan yang dibuat harus diimplementasikan dengan serta memastikan masyarakat disiplin mematuhi aturan yang ada.
 
"Belajar dari kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama bagaimana agar masyarakat konsisten dan disiplin dalam memutus mata rantai penyebaran virus," ujar dia.
 
Baca: Kemenristek Siapkan Perangkat Pendukung Kenormalan Baru
 

(SUR)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif