Ilustrasi mahar politik - Medcom.id.
Ilustrasi mahar politik - Medcom.id.

Parpol Dinilai Lindungi Politik Uang dan Mahar

Nasional parpol
Media Indonesia • 13 November 2018 07:51
Padang: Politik uang dan mahar kerap terbentur dengan problem regulasi yang tidak lengkap, tidak sinkron, dan tidak tegas. Partai politik juga dinilai ikut melanggengkan praktik-praktik politik tersebut.
 
Demikian salah satu catatan penting Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (HTN) ke-5 yang digelar Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas selama tiga hari dan berakhir pada Minggu,11 November 2018 malam, di Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.
 
"Praktik ini selalu berulang karena proses hukum tidak ditujukan terhadap penerima manfaat, tetapi lebih menyasar kepada pelaku lapangan," kata Ketua Panitia Konferensi Nasional HTN ke-5 Pusako FH Unand Khairul Fahmi saat menyampaikan rekomendasi Parallel Group Discussion (PGD) II tentang Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilihan Umum (lihat grafis), di Padang, Selasa, 12 November 2018.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dari sisi kelembagaan, kata dia, problem di internal partai politik menjadi hal utama yang memicu dan melanggengkan politik uang dan mahar. "Hal tersebut sudah dimulai sejak proses rekrutmen/pencalonan, kaderisasi, maupun keuangan yang tidak transparan dan akuntabel," jelas peneliti Pusako itu.
 
Konferensi HTN itu diikuti sekitar 300 orang peserta dengan mengangkat tema Tantangan dalam menjaga daulat rakyat dalam pemilihan umum. Para peserta merumuskan rekomendasi konferensi HTN ke-5 melalui empat Parallel Group Discussion (PGD).
 
(Baca juga:Andi Arief: Dugaan Mahar Politik Sandi bukan Informasi Biasa)
 
Sementara itu, rekomendasi pada PGD I yang mengusung Politik Hukum Regulasi Pemilu, di antaranya menyebutkan sistem pemilu harus diputuskan berdasarkan pada perspektif dan kebutuhan bangsa Indonesia, yaitu sistem yang cocok dengan konteks lokal masyarakat Indonesia.
 
Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan dan penguatan atas sistem pemilu proporsional terbuka yang saat ini berlaku secara lebih matang, terbuka, dan partisipatoris.
 
Sebelumnya, soal tema konferensi, Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Mahfud MD mengatakan tiga kunci yang menjadi pokok bahasan, yaitu kedaulatan rakyat, pemilihan umum, dan hukum tata negara. "Jika dilihat dari pemilu yang sekali lima tahun, rakyat menggunakan hak pilihnya sekitar lima menit saat pencoblosan, habis itu pemilih kehilangan kontak dengan wakilnya," kata Ketua MK periode 2008-2013 itu.
 
Pakar Hukum Tata Negara itu meminta wakil rakyat yang dipilih peduli dengan kedaulatan dan kepentingan rakyat sehingga hak-hak rakyat terlindungi.
 
Direktur Pusako Feri Amsari mengatakan tema yang diangkat pada konferensi itu relevan dengan pesta demokrasi pada 2019. "Seberapa pun tajamnya perbedaan pilihan, sebuah 'pesta' haruslah diselenggarakan dalam keadaan damai dan gembira," harap dia.
 
Pada puncak Konferensi Nasional HTN ke-5 diselenggarakan Anugerah Konstitusi Muhammad Yamin ke-3.
 

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif