Perppu Perlindungan Anak diharapkan mampu menekan angka kejahatan seksual terhadap anak (Foto:Antara/Irsan Mulyadi)
Perppu Perlindungan Anak diharapkan mampu menekan angka kejahatan seksual terhadap anak (Foto:Antara/Irsan Mulyadi)

MPR Apresiasi Perppu Perlindungan Anak

Nasional berita mpr
Anggi Tondi Martaon • 26 Mei 2016 15:05
medcom.id, Jakarta: Pimpinan MPR RI mengapresiasi keputusan pemerintah mengeluarkan Perppu Perlindungan Anak. Diharapkan kehadiran Perppu tersebut mampu menekan angka kejahatan seksual terhadap anak.
 
Wakil Ketua MPR RI Mahyudin mengatakan, saat ini Indonesia tengah berada dalam keadaan darurat kejahatan seksual. Menurutnya, keberadaan Perppu dapat menjawab harapan seluruh masyarakat tentang perlindungan anak dari ancaman kekerasan seksual.
 
"Mudah-mudahan Perppu ini segera diimplementasikan dan bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku paedofil," kata ‎Mahyudin, di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/5/2016).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Politikus Golkar itu berharap, DPR segera menindaklanjuti langkah pemerintah ini dengan melakukan pembahasan mendalam dan lengkap, untuk kemudian disahkan menjadi sebuah undang-undang.
 
"Kami mendukung dan berharap DPR segera menjadi UU, untuk tindak lanjut Perppu tersebut," ucap Mahyudin.
 
Mahyudin mengaku, sangat prihatin melihat beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi di sejumlah daerah, belum lama ini. Mahyudin berharap, Perppu ini bisa menjadi langkah baru agar Indonesia terbebas dari tindak kekerasan seksual.
 
"Kita prihatin dengan kejadian kekerasan seksual. Semoga Perppu ini bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku," kata Mahyudin berharap.
 
Pada Rabu, 25 Mei 2016, pemerintah meresmikan Perppu Perlindungan anak. Aturan tersebut mengubah dan menambah beberapa pasal terkait hukuman yang diberikan terhadap pelaku kejahatan seksual.
 
‎Perppu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berisi pemberatan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara, dan minimal 10 tahun penjara.
 
Perppu juga mengatur tiga sanksi tambahan, yaitu kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik.‎
 

(ROS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif