Ketua DPR Minta Ormas dan Medsos Diawasi
Ketua DPR Bambang Soesatyo--Medcom.id/Ilham Wibowo
Jakarta: Kementerian‎ Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) diminta agar lebih serius dalam menghentikan penyebaran ujaran kebencian serta radikalisme. Kemenkominfo harus memperkuat monitoring dan pemblokiran terhadap situs-situs dan media sosial yang menyebarkan ujaran kebencian (hate speech) maupun paham radikal.

"Serta mengungkap dan menindak admin dari situs-situs dan media sosial tersebut," kata Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam keterangan tertulisnya‎, Kamis 17 Mei 2018.

Selain itu, Bamsoet juga mengingatkan soal belum ada mekanisme yang jelas dalam memantau kegiatan organisasi masyarakat (ormas) yang ada saat ini. Pemantauan makin mendesak seiring meningkatnya ancaman kelompok ormas yang mungkin terafiliasi radikalisme.


Baca: KPAI Pastikan Anak Korban Teroris Diperhatikan Negara

Sejauh ini, baru 375 ormas terdaftar di Kementerian Dalam Negeri. Sebanyak 83 ormas luar negeri terdaftar di Kementerian Luar Negeri, dan 324.482 ormas terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.

Dia meminta sejumlah komisi di DPR agar mendorong kementerian lembaga terkait memperjelas pemantauan ormas itu. Lembaga dimaksud seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kemendagri, Kepolisian, Kemenkumham, dan Kemenkominfo.

"Untuk melakukan koordinasi dan kajian terpadu guna memonitor Ormas yang tercatat, agar dapat dipastikan ormas-ormas tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip yang dijamin dalam konstitusi," ujarnya.

Baca: ISIS Klaim Dalangi Serangan Teror di Mapolda Riau

Bamsoet berharap ada koordinasi lebih kuat di aparat intelijen untuk melakukan pendeteksian dini terhadap pergerakan ormas berpaham radikalisme dan intoleransi. Juga terhadap ormas yang berpotensi terkait gangguan terhadap isu SARA.

Secara khusus, dia juga meminta TNI  untuk menjaga ideologi dan keutuhan NKRI terhadap infiltrasi budaya luar dan paham ideologi asing seperti ISIS. Kerja itu harus dilakukan seiring dengan kinerja Detasemen Khusus (Densus) 88 Polri dalam mengantisipasi dan mengidentifikasi pergerakan serta ancaman terorisme.

Menurut Bamsoet DPR menekankan bahwa pihaknya siap untuk bersama Pemerintah membenahi regulasi yang ada. Sehingga, ada instrumen yang jelas dalam menangani paham-paham radikal, disamping pembenahan sistem kontrol sosial.

Selain itu, alat kelengkapan DPR yang ada akan memberikan dukungan berupa anggaran tambahan APBN, apabila diajukan terkait dengan masalah penanggulangan terorisme. Lebih jauh, Bamsoet menilai aparat pemerintah daerah juga harus aktif melakukan pendeteksian dan pembinaan terhadap warganya masing-masing.

"Saya juga mengimbau masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi dan melaporkan kepada RT/RW terhadap kegiatan ormas yang berpotensi melakukan penyebaran paham radikal, intoleransi, dan terorisme," tandasnya.



(YDH)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id