Misbakhun. Foto: Metrotvnews.com/Nur Azizah
Misbakhun. Foto: Metrotvnews.com/Nur Azizah

Misbakhun Puji Komitmen Jokowi Sejahterakan Perangkat Desa

Nasional pns dana desa
K. Yudha Wirakusuma • 12 Maret 2019 17:08
Jakarta: Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 ditanggapi positif. Terbitnya PP tersebut menjadi bukti komitmen dan keseriusan Presiden Jokowi dalam meningkatkan kesejahtareaan aparatur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
 
"PP baru itu menjadi bukti komitmen seorang presiden yang peduli pada perangkat negara di tingkat paling bawah yang bersentuhan langsung dengan rakyatnya,” ujar Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, Selasa, 12 Maret 2019.
 
Menurutnya, para perangkat desa adalah operator pelaksanaan pembangunan di tingkat pedasaan di seluruh pelosok negara. Penyetaraan gaji perangkat desa sama dengan aparatur sipil negara (ASN) golongan II A tersebut menjadi bukti kehadiran negara dalam upaya memenuhi kesejahteraan hidup para perangkatnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Influencer TKN Jokowi-Ma’ruf itu mengaku sering menyaksikan sendiri pengabdian para perangkat desa dalam melayani masyarakat. Keputusan Jokowi menyetarakan gaji perangkat desa dengan ASN golongan II A merupakan bentuk keberpihakan nyata untuk memajukan Indonesia dari pinggir.
 
Baca: Pemerintah Pastikan Gaji Perangkat Desa Setara PNS Golongan IIA
 
Menurutnya, hal itu melengkapi fokus pemerintahan Presiden Jokowi yang juga menggelontorkan dana desa dalam jumlah besar. “Keberanian Pak Jokowi memutuskan pemberian gaji setara ASN golongan II A ini adalah bentuk konkret perhatian beliau untuk membangun Indonesia dari pinggir sebagaimana visi Nawacita. Dana desa dikuatkan. Perangkat desa disejahterakan. Pembagunan di pedesaan ditingkatkan pemerataannya,” kata legislator Golkar itu.
 
Keputusan Presiden Jokowi menyetarakan gaji perangkat desa dengan PNS golongan II A tentu sudah memperhatikan kemampuan fiskal keuangan negara dalam APBN. “Sehingga tidak perlu ada pertanyaan dari sisi kemampuan belanja negara,” ujar Misbakhun.
 
Sebelumnya Presiden Jokowi menandatangani PP Nomor 11 Tahun 2019 pada 28 Februari lalu. Merujuk Pasal 81A PP ini, penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya diberikan sejak peraturan pemerintah tersebut mulai berlaku.
 
Dalam hal desa belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, pembayaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya diberikan terhitung mulai Januari 2020.
 
PP diteken dengan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah memandang perlu memperhatikan kesejahteraan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya melalui penyesuaian penghasilan tetap.
 

(YDH)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif