Milenial Tak Boleh Jadi Korban Politik Identitas
Koordinator Jaringan Milenial Anti-Intoleransi dan Anti-Korupsi Alan Singkali .
Jakarta: Politikus diminta tidak menjerumuskan kaum milenial pada politik identitas. Para pemuda juga diminta cerdas dalam menentukan pilihan saat Pemilu 2019.
 
Koordinator Jaringan Milenial Anti-Intoleransi dan Anti-Korupsi Alan Singkali mengatakan, Pilpres 2019 akan diikuti pemilih pemula sebanyak 14 juta orang. Selain itu dari total daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 40 persen adalah milenial.
 
“Mereka yang disebut milenial ini harus diselamatkan pemahamannya tentang kehidupan berkebangsaan. Politik identitas tidak boleh menjadi konsumsi politik mereka. Jangan sampai wacana peraturan daerah (perda), baik itu Perda Syariah, Perda Injil atau apapun namanya, mengkriminalisasi sikap politik. Karena perda berdasarakan agama adalah politik identitas untuk kalangan tertentu atau kelompok tertantu,” kata Alan, Minggu, 25 November 2018.
 
Alumni Universitas Hasanuddin Makassar ini menegaskan, polemik itu menggugah rasa nasionalisme rakyat sebagai sebuah bangsa yang utuh. Sebab, produk hukum yang berorientasi pada agama tertentu bertentangan dengan prinsip ekualitas (kesamaan di depan hukum). “Karena aturan tiap agama berbeda dan tidak seharusnya berlaku bagi pemeluk agama lain,” ujarnya.

Baca: SBY Ajak Elite Menghindari Jebakan Politik Identitas

Alan mengatakan, wacana perda berbasis agama tidak bisa disamakan dengan Aceh. Sebab, Aceh memiliki keistimewaan. Provinsi Aceh merupakan satu-satunya wilayah di Indonesia yang menerapkan peraturan syariat yang mengacu pada ketentuan hukum pidana Islam. Aceh bahkan mendapat julukan Serambi Makkah.
 
“Jadi tidak bisa disamakan dengan semua provinsi. Sama seperti halnya Yogyakarta yang dipimpin Hamengkubuwono secara turun temurun, bukan melalui Pilkada. Karena Yogyakarta merupakan otonomi khusus yang memiliki keistimewaan,” katanya.
 
Alan menegaskan, perda berbasis agama rentan terhadap terjadinya diskriminasi. Sebab, yurisdiksi hukum mengatur warga dalam sebuah kawasan tertentu. “Dalam konteks perda, berarti di kawasan suatu daerah. Selain itu, perda berdasarkan agama tidak sesuai dengan komitmen kebangsaan kita," ujarnya.
 
Terkait Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie yang dilaporkan atas dugaan penistaan agama, menurut Alan kurang tepat, karena dalam pidatonya tidak ada agama atau kitab suci yang dinistakan.
 
"Kalau dilihat dari isi pidato, tidak ada kata-kata yang menjelekkan agama atau kitab suci tertentu,” kata Alan.






(FZN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id