KPK: Kepala Daerah Sulit Balik Modal tanpa Korupsi

Sunnaholomi Halakrispen 04 Desember 2018 19:25 WIB
partai politik
KPK: Kepala Daerah Sulit Balik Modal tanpa Korupsi
Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah). Foto: Medcom.id/Sunnaholomi Halakrispen.
Jakarta: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan kepala daerah memang rawan terjerumus ke dalam lubang korupsi. Pasalnya, biaya politik untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah cukup tinggi.

"Menurut data Kemendagri (Kementerian dalam Negeri), biaya pencalonan itu Rp20 miliar hingga Rp30 miliar. Kalau tidak korupsi, kerja siang malam pun kembalikan modal saja tidak bisa," kata Agus di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa, 4 Desember 2018.

Untuk itu, Agus menekankan perlu aturan yang jelas terkait kebijakan biaya pencalonan untuk maju sebagai kepala daerah. Dengan begitu, tidak apa penyalahgunaan dan dari APBN oleh partai politik.


Berdasarkan kajian KPK, kata dia, partai politik sebaiknya dibiayai oleh negara. Namun, pemakaian dana harus diaudit secara detil atau utuh. "Kalau itu full dibiayai negara kemudian impliksinya adalah auditnya sudah dalam sekali dan diumumkan ke seluruh masyarakat."

Baca: Sudirman Said Dorong Usulan Ongkos Politik Dibiayai APBN

Menurut dia, dana untuk partai dari sumber lain dapat disetop bila anggaran yang mengalir dari negara bisa mencukupi biaya partai. Apabila ada pelanggaran, partai bisa didiskualifikasi dan tidak dapat turut serta dalam pemilihan umum. 

KPK pun menggaet partai politik untuk berkomitmen mencegah korupsi. Setiap partai dapat menerapkan sistem integritas partai politik (SIPP) dalam internal partai.






(OGI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id