Petugas medis mengamati sampel darah dari pekerja yang mengikuti rapid test atau pemeriksaan cepat covid-19 di Aula Serba Guna Kementerian Tenaga Kerja, Jakarta, Jumat, 1 Mei 2020. Foto: Antara/M Risyal Hidayat
Petugas medis mengamati sampel darah dari pekerja yang mengikuti rapid test atau pemeriksaan cepat covid-19 di Aula Serba Guna Kementerian Tenaga Kerja, Jakarta, Jumat, 1 Mei 2020. Foto: Antara/M Risyal Hidayat

Ombudsman Duga Rapid Test Jadi Komoditas Dagang

Nasional Virus Korona
Media Indonesia.com • 08 Juli 2020 06:17
Jakarta: Anggota Ombudsman Alvin Lie merespons negatif Surat Edaran (SE) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Nomor HK.02.02/I/2875/2020 terkait penetapan harga tertinggi tes cepat (rapid test) antibodi virus korona (covid-19). Aturan ini memunculkan anggapan rapid test sudah menjadi barang dagangan.
 
"Pertama, ini membuktikan selama ini biaya rapid test itu harganya gila-gilaan dan sudah menjadi komoditas dagang. Kenyataannya ini bisa ditekan menjadi Rp150 ribu," kata Alvin kepada Media Indonesia, Selasa, 7 Juli 2020.
 
Menurut dia, setiap harga peralatan rapid test sedianya mencapai Rp200 ribu. Namun, dia mendapat laporan dari berbagai daerah bila rumah sakit (RS) membeli kit rapid test di atas Rp200 ribu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam penyelenggaraan rapid test, RS di daerah tidak punya pilihan karena harus membeli dari orang yang sama sehingga dikhawatirkan terjadi monopoli atau oligopoli. RS pun tidak bisa berbuat banyak.
 
Di sisi lain, SE Kemenkes dianggap masih memiliki banyak kekurangan. SE tidak menyebutkan sanksi bagi pihak yang melanggar peraturan atau yang mematok biaya rapid test di atas Rp150 ribu.
 
"SE ini juga membuktikan bahwa rapid test tidak mendeteksi apakah seseorang tertular covid atau tidak. Hanya tes antibodi," ucap dia.
 
Alvin juga menyoalkan harga tes polymerase chain reaction (PCR) yang belum diatur. Biaya tes ini berkisar Rp1 juta hingga Rp3 juta. Hasil tes baru keluar dalam tujuh hari, sedangkan rapid test hanya 15 menit.
 
"Ini perlu menertibkan pelayanan tes PCR dan juga harganya transparan karena ini sudah jadi kebutuhan publik saat ini," imbuh dia.
 
Selain itu, dia menyoroti relevansi rapid test sebagai syarat menggunakan transportasi publik, baik udara, laut, dan darat. Hal itu karena hasil rapid test belum tentu akurat mendeteksi covid-19.
 
Pemerintah diminta meninjau kembali syarat penumpang mempunyai sertifikat rapid testmaupun PCR. Pasalnya, arus lalu lintas antardaerah dengan mobil pribadi atau bus tidak menggunakan persyaratan itu.
 
"Tegakkan saja peraturan gunakan masker, suhu tubuh, jarak antara kursi di kereta/pesawat diberi sekat itu sudah cukup," jelas dia.
 
Baca: Kemenkes Tetapkan Harga Rapid Test
 
Saat ini, kata dia, hanya Indonesia yang mensyaratkan penumpang mempunyai sertifikat uji covid-19. Di negara lain, syarat itu hanya diberlakukan pada penerbangan internasional, bukan perjalanan domestik.
 
"Sebaiknya alat tes yang tersedia dimanfaatkan bagi daerah-daerah yang dikhawatirkan terjangkit atau daerah merah atau untuk orang yang suspect. Tidak menjadi syarat administratif untuk perjalanan menggunakan transportasi umum," ungkap dia. (M Iqbal Al Machmudi)
 

(OGI)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif