Sekjen DPP PPP Asrul Sani - Medcom.id/Faisal Abdalla
Sekjen DPP PPP Asrul Sani - Medcom.id/Faisal Abdalla

Pelibatan Ormas Islam dalam Sertifikasi Halal Untungkan UMKM

Nasional UMKM Omnibus Law
Cahya Mulyana • 06 Juli 2020 22:01
Jakarta: Pelibatan organisasi masyarakat (ormas) Islam dalam sertifikasi produk halal seperti diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja merupakan sebuah terobosan baru dari pemerintah dalam pendistribusian wewenang. Hal itu dinilai akan memudahkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh sertifikat halal.
 
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan selama ini sertifikasi halal hanya diberikan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan pendelegasian kewenangan kepada ormas-ormas Islam berbadan hukum ini diharapkan proses sertifikasi halal bisa lebih efisien baik dari segi waktu maupun biaya.
 
"Produk-produk kecil skala rumahan kan banyak sekali jumlahnya. Yang penting mereka bisa terayomi, kepentingannya untuk memperoleh sertifikat halal itu bisa terakomodasi dengan mudah dan sederhana. Semangatnya itu," kata Arsul dalam keterangan resmi, Senin, 5 Juli 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Arsul mengakui terobosan baru yang dilakukan pemerintah di bidang sertifikasi halal sempat menuai polemik. Baginya, perbedaan pendapat yang tengah terjadi di antara ormas dapat diselesaikan dengan musyawarah.
 
"Perbedaan pendapat itu rahmat. Mari kita duduk bersama untuk selesaikan perbedaan ini," ucap Asrul.
 
Baca: Kemudahan Regulasi UMKM Dinilai Solusi Jitu Mengatasi Pengangguran
 
Pelibatan ormas Islam berbadan hukum dalam sertifikasi produk halal tertuang dalam Pasal 33 draf RUU Cipta Kerja. Ayat 2 mengatur tata cara sertifikasi halal yang dilakukan dalam sidang fatwa halal. Ayat 3 menyebutkan, sidang fatwa halal paling lambat diputus tiga hari kerja sejak MUI atau ormas Islam yang berbadan hukum menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
 
Sementara itu, ayat 4 mengatur penetapan kehalalan produk disampaikan kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan sertifikat halal. Ketentuan dalam RUU Cipta Kerja ini selanjutnya merevisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif