NEWSTICKER
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto. Medcom.id
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto. Medcom.id

Wabah Penyakit Diusulkan Masuk Revisi UU Penanggulangan Bencana

Nasional Virus Korona
Anggi Tondi Martaon • 26 Maret 2020 20:21
Jakarta: Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto mengusulkan wabah penyakit masuk dalam wacana revisiUndang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Revisi juga diminta mengatur definisi hingga penanggung jawab, serta penggunaan anggaran menghadapi wabah penyakit.
 
"Maka perlu itu didefinisikan secara jelas, termasuk nanti bagaimana cara menanggulangi dan tanggung jawab siapa. Anggaranya bagaimana," kata Yandrikepada Medcom.id, Kamis, 26 Maret 2020.
 
Yandri mengatakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) belum memiliki payunghukum untuk pencairan anggaran bencana menangani wabah penyakit. Ia pun meminta BNPB segera membahas poin-poin yang bakal diusulkan dalam revisi melalui rapat telekonferensi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kami minta kepada Kepala BNPB (Doni Monardo) dan jajaran untuk menyiapkan segala pasal-pasal yang menyangkut kebutuhan penanggulangan bencana di Indonesia," kata Yandri.
 
Baca:Bahas UU Penanggulangan Bencana, Komisi VIII Lobi Pimpinan DPR
 
Kesiapan pemerintah daerah juga bakal diatur dalam revisi UU Penanggulangan Bencana. Misalnya, terkait persiapan dana darurat bencana. Revisi UU bisa saja memuat pasal yang mengatur kalau kabupaten/kota dan provinsi wajib menyiapkan anggaran jika terjadi bencana.
 
"Apakah itu kebakaran hutan, banjir, longsor, wabah dan lain sebagainya," ucap Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
 
Revisi UU Penanggulangan Bencana disebut juga memperkuat infrastruktur BNPB, termasuk sumber daya manusia (SDM). Contohnya, bisa memanfaatkan personel TNI dan Polri aktif sebagai anggota BNPB maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
 
"Sekarang Pak Doni enggak bisa sebelum ada izin Panglima TNI atau polri. Jadi kalau bisa, UU itu disempurnakan, maka di jajaran BNPB atau BPBD itu dari TNI-Polri aktif. Ini yang harus kita payungi dalam UU ini," ujarnya.
 

(WHS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif