Ilustrasi: Team Taifib Marinir latihan penyergapan markas teroris. Foto: Antara/M Adimaja
Ilustrasi: Team Taifib Marinir latihan penyergapan markas teroris. Foto: Antara/M Adimaja

Pemerintah Dinilai Tidak Serius Menanggulangi Teroris

Nasional terorisme
Anggi Tondi Martaon • 14 Februari 2020 18:35
Jakarta: Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menilai pemerintah tidak serius menanggulangi terorisme. Peraturan pemerintah (PP) turunan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tak kunjung dibuat.
 
"Kenapa terus membangun diksi yang seolah dalam rangka mengamankan bangsa dan negara, UU sudah lahir, dia (pemerintah) saja enggak menyiapkan perangkat hukum lanjutannya," kata Ahmad kepada Medcom.id, Jumat, 14 Februari 2020.
 
Ketiadaan PP menyebabkan pelaksanaan UU tersendat. Padahal, UU Terorisme sudah berusia dua tahun.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Implementasi UU Terorisme sangat membutuhkan PP. Di antaranya, memperbantukan TNI untuk penanggulanan terorisme.
 
Pemerintah Dinilai Tidak Serius Menanggulangi Teroris
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Foto: MI/Pius Erlangga
 
Pelibatan TNI untuk pemberantasan terorisme harus diatur sedemikian rupa. Terutama, pengalihan fungsi TNI dari angkatan bersenjata menjadi penegakan hukum.
 
"Untuk bertugas menjadi perbantuan penegakan hukum kan harus ada switch, setidaknya mental. Karena beda mentalitas penegakan hukum dengan perang," sebut dia.
 
Selain itu, dewan tak bisa membentuk tim pengawas penanggulangan teroris. Tim pengawas ini dibutuhkan agar kasus pelanggaran penegak hukum dapat ditekan. Dia mendesak PP dari UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme segera dikeluarkan.
 

 

(SUR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif