Gedung Kejaksan Agung RI, Jalan Sultan Hasanudin, Jakarta. Foto: MI/Pius Erlangga
Gedung Kejaksan Agung RI, Jalan Sultan Hasanudin, Jakarta. Foto: MI/Pius Erlangga

Penyidik Kejagung Harus Dilindungi

Nasional Jiwasraya
Anggi Tondi Martaon • 07 Februari 2020 14:13
Jakarta: Anggota Komisi III Nasir Djamil meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin melindungi timnya dalam pengungkapan kasus dugaan korupsi PT Jiwasraya (Persero). Anggota Korps Adhyaksa harus tenang bekerja menangani kasus yang merugikan negara hingga Rp13,7 triliun ini.
 
"Perlindungan ini tidak hanya fisik saja, tapi perlindungan kerja mereka. Sehingga tidak terganggu. Itu penting," kata Nasir kepada Medcom.id, Senayan, Jakarta, Jumat, 7 Februari 2020.
 
Politikus PKS itu tidak ingin dalam pengungkapan nanti timbul polemik. Seperti intervensi jabatan atau pemindahan posisi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jangan-jangan nanti digeser, jangan-jangan ditekan," ungkap dia.
 
Penyidik Kejagung Harus Dilindungi
Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto. Foto: Medcom.id/Cindy
 
Kejagung menetapkan satu tersangka baru kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya, Kamis, 6 Februari 2020. Tersangka baru itu merupakan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto.
 
Joko disangka melanggar Pasal 2 Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Joko diduga memiliki keterkaitan melakukan korupsi dengan tersangka sebelumnya.
 
Kejagungsebelumnya menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Mereka ialah mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Jiwasraya Syahmirwan.
 
Kemudian, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat, dan Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro.
 
Kelimanya dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

 

(SUR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif