Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (rompi oranye) dibawa petugas masuk gedung KPK. MI/Susanto
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (rompi oranye) dibawa petugas masuk gedung KPK. MI/Susanto

Pengganti Edhy Prabowo Bisa Profesional atau Kader Parpol

Nasional kpk presiden jokowi Lobster OTT KPK Edhy Prabowo
Andhika Prasetyo, Media Indonesia.com • 28 November 2020 16:47
Jakarta: Presiden Joko Widodo masih mencari sosok pengganti Edhy Prabowo. Kursi Menteri Kelautan dan Perikanan bisa diisi kalangan profesional atau partai politik.
 
Menurut Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian, sosok yang berpeluang menggantikan Edhy harus berkompetensi dan integritas. Terpenting, memiliki rekam jejak yang bagus di sektor kelautan.
 
"Bisa profesional, bisa juga dari parpol. Selama memiliki kompetensi, integritas dan rekam jejak di sektor kelautan," ujar Donny kepada Media Indonesia, Sabtu, 28 November 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kendati demikian, Donny mengaku belum mendengar ada perbincangan di lingkungan Istana terkait penunjukkan menteri KKP yang baru. Saat ini, Penjabat Menteri KKP Luhut Binsar Panjaitan.
 
"Bapak Presiden pasti banyak pertimbangan tapi saya kira pasti akan segera diputuskan siapa penggantinya," ujar dia.
 
Donny menyebut Jokowi tak mau terburu-buru menunjuk sosok pengganti Edhy. "Ya perlu waktu lah untuk mencari sosok yang tepat," tegas dia.
 
Baca: Cari Pengganti Edhy Prabowo, Berikut Pertimbangan Jokowi
 
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Edhy sebagai tersangka kasus dugaan suap benih lobster. Edhy ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama lima orang lainnya, yakni Staf Khusus Menteri KP Safri, Staf Khusus Menteri KP Andreau Pribadi Misanta, dan pengurus PT ACK Siswadi. Kemudian istri Staf Menteri KP Ainul Faqih dan Amiril Mukminin.
 
Sementara tersangka pemberi suap, yakni Direktur PT DPP Suharjito. Edhy diduga menerima suap sebesar Rp9,8 miliar terkait atas perizinan ekspor benih lobster.
 
Edhy dijerat Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif