ilustrasi/Medcom.id/Fachrie Audhia Hafiez
ilustrasi/Medcom.id/Fachrie Audhia Hafiez

Dewas KPK Sudah Mewanti-wanti Pembuatan Perkom

Nasional kpk Dewan Pengawas KPK
Fachri Audhia Hafiez • 23 November 2020 17:54
Jakarta: Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara terkait Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK. Sebelum diterbitkan, Dewas sudah memperingatkan penyusunan regulasi sesuai aturan yang berlaku.
 
"Sesuai dengan tugas Dewas dalam rapat koordinasi (rakor) pengawasan, telah mengingatkan kepada pimpinan (KPK) agar Perkom yang dibuat sesuai dengan UU (Undang-Undang KPK)," kata Anggota Dewas KPK Albertina Ho saat dikonfirmasi, Senin, 23 November 2020.
 
Albertina mengatakan pembuatan Perkom 7 Tahun 2020 kewenangan pimpinan KPK. Dewas tidak terlibat dalam penyusunan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dewas hanya menerima informasi bahwa aturan itu sudah dikonsultasikan ke dua kementerian. Kedua kementerian itu, yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (Kemenpan RB), dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM).
 
Baca: Struktur Organisasi Baru KPK Dinilai Bikin Anggaran Membengkak
 
Albertina tak memungkiri struktur organisasi KPK semakin gemuk. Tetapi ia enggan buru-buru menyimpulkan efektivitas dari bertambahnya struktur organisasi KPK.
 
"Karena ada penambahan deputi, direktorat, inspektorat, dan staf khusus. Apakah akan lebih efisien? Kita lihat saja nanti," ujar Albertina.
 
Kritik Perkom 7 Tahun 2020 datang dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM). Koalisi masyarakat sipil itu perubahan struktur organisasi KPK tidak berpijak Undang-Undang (UU) KPK Nomor 30 Tahun 2002. 
 
Bidang-bidang organisasi KPK sejatinya masih serupa seperti Pasal 26 UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 atau sebelum direvisi menjadi UU KPK Nomor 19 Tahun 2019. Bidang itu yakni Bidang Pencegahan, Bidang Penindakan, Bidang Informasi dan Data, serta Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.
 
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata meyakini ubahan struktur organisasi tidak melanggar Pasal 26 UU KPK Nomor 30 Tahun 2002. Sebab yang disinggung menyangkut bidang bukan kedeputian. 
 
Sedangkan dalam Perkom Nomor 7 Tahun 2020 disebutkan penambahan dua kedeputian yakni Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. Kemudian Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif