Ilustrasi bansos dari pemerintah/Antara/Arif Firmasyah
Ilustrasi bansos dari pemerintah/Antara/Arif Firmasyah

Penilaian Terhadap Pemerintah Terdongkrak Bantuan Sosial

Nasional Virus Korona bansos pandemi covid-19
Cahya Mulyana • 29 Oktober 2020 10:53
Jakarta: Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah di bawah 50 persen. Namun bantuan sosial di tengah pandemi virus korona (covid-19) memperbaiki penilaian itu.
 
"Pemerintah terbantu dengan program-program bantuan selama pandemi, dan itu mendapat respons positif di masyarakat," ungkap Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinio (IPO) Dedi Kurnia Syah dalam keterangannya, Kamis, 29 Oktober 2020.
 
Ia mengatakan data itu muncul dari hasil survei IPO pada 12-23 Oktober 2020. Survei itu menggunakan metode purposive sampling terhadap 170 pemuka pendapat (opinion leader) peneliti. Memakai multistage random sampling, survei yang diikuti 1.200 responden itu memiliki margin of error2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Dedi, penilaian mengenai kondisi sosial memiliki tingkat kepuasan dan ketidakpuasan yang masing-masing 50 persen. Hal itu dipengaruhi pengelolaan toleransi sebesar 51 persen, konflik sosial 46 persen, kesejahteraan 45 persen, keadilan 38 persen, dan hal lainnya 27 persen.
 
Dalam bidang ekonomi, lanjut dia, penilaian publik atas kinerja pemerintah cukup menegaskan ketidakpuasan. Hal ini terlihat dari akumulasi respons buruk 51 persen. Sementara itu respons positif hanya mampu menyerap 43 persen responden.
 
Baca:Survei: Warga Apresiasi Program Bansos Pemerintah
 
Kekecewaan publik atas kondisi ekonomi ini dipengaruhi beberapa hal. Antara lain persepsi mahalnya harga bahan pokok 58 persen, sulitnya mencari pekerjaan 44 persen, sulitnya melakukan transaksi perdagangan/jual beli 38 persen, dan pengaruh lain 34 persen.
 
Sementara itu, bidang penegakan hukum, Dedi mengungkap ketidakpuasan publik mencapai 64 persen, angka ini menjadi yang tertinggi dari bidang lain. Beberapa faktor yang memeengaruhi penilaian publik, adalah buruknya pemberantasan korupsi 62 persen, lemahnya independensi penegak hukum 56 persen, ancaman kebebasan berpendapat 52 persen, kualitas kebijakan 48 persen, dan faktor lain 36 persen.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif