Larangan Eks Koruptor Nyaleg tak Langgar Kode Etik
Ketua KPU RI Arief Budiman. Foto: Medcom.id/Dheri.
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) yakin larangan eks napi korupsi menjadi caleg yang diatur Peraturan (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tak melanggar kode etik.
 
"Apa yang kami lakukan, kami yakini semua prosesnya sudah baik. Tidak ada pelanggaran yang kita lakukan," kata Ketua KPU, Arief Budiman di kantor DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu 8 Agustus 2018.
 
Arief mengakui pada saat proses penyusunan aturan tersebut ada perdebatan antara DPR, Pemerintah, dan KPU. Namun dari sisi substansi, kata Arief, semua pihak setuju.
 
Arief mengatakan larangan eks napi korupsi nyaleg memang tak dimasukan dalam persyaratan calon. Namun aturan itu ditargetkan untuk partai politik agar tak mencalonkan bakal caleg bermasalah, yaitu mantan napi narkoba, kejahatan seksual, dan korupsi.
 
"Syarat ini kan dimintakan kepada parpol agar jangan mengajukan bacaleg yang pernah jadi terpidana tiga jenis itu. Kalau ada yang mengajukan ya kami kembalikan. kami nyatakan tidak memenuhi syarat. Silahkan partai mengganti lagi. Jadi hubungan kami dalam proses kepemiluan ini kepada peserta pemilu, yaitu parpol," tegas Arief.

Baca: Larangan Eks Koruptor Nyaleg Dinilai Membatasi Pilihan Rakyat
 
Seperti diketahui, tujuh komisioner KPU dilaporkan seorang warga bernama Cinde Laras Yulianto ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kuasa hukum Cinde, Regginaldo Sultan mengatakan pihaknya mempermasalahkan tata cara pengundangan PKPU 20 /2018. Dia berargumen proses pengundangan PKPU cacat hukum.



(FZN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id