Korupsi Berakar dari Blokade Akses Informasi
Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Rosarita Niken Widiastuti. Foto: Medcom.id/Intan Yunelia.
Jakarta: Korupsi di lembaga negara disebut berakar dari blokade akses informasi kepada publik. Masyarakat tak diberi kesempatan untuk menjalankan fungsi pengawasan. 

“Korupsi tentunya dimulai dari adanya ketertutupan informasi,” kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rosarita Niken Widiastuti di Kementerian Kominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 30 April 2018.

Menurut dia, lembaga negara seharusnya tak menutup akses informasi seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dengan begitu, potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme bisa diantisipasi. 


UU KIP, kata dia, mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas terhadap penyelenggara negara. Aturan itu juga dimaksudkan untuk mengakselerasi terhadap pemberantasan korupsi.

Baca: Badan Publik Diharap Makin Transparan

Dengan UU KIP, masyarakat bisa berperan sebagai pengawas setiap kebijakan publik yang dikeluarkan lembaga pemerintah. Potensi timbulnya penyalahgunaan wewenang pun dapat dihindari. 

Peran serta dan keterlibatan masyarakat berdampak positif bagi lembaga publik. Mereka dapat mendorong badan publik untuk menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan aturan.



(OGI)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360