Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Agustyati/Medcom.id/Fachri
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Agustyati/Medcom.id/Fachri

Pandemi Dinilai Tak Bisa Jadi Alasan Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional pemilu politik capres Pilpres
Fachri Audhia Hafiez • 27 Juni 2021 14:01
Jakarta: Pandemi covid-19 dinilai tak bisa jadi alasan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Hal itu disebut mengancam demokrasi.
 
"Saya kira alasan yang paling berbahaya dari kemunduran demokrasi di dunia ketika pandemi dimanfaatkan untuk membenarkan semacam peniadaan sistem pemilihan umum (pemilu) yang demokratis dan adil itu," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, dalam diskusi virtual bertajuk 'Ambang Batas Calon dan Pembatasan Masa Jabatan Presiden', Minggu, 27 Juni 2021.
 
Usman tak menyebut sumber usulan pandemi covid-19 jadi alasan memperpanjang masa jabatan presiden. Namun, wacana itu dinilai mengakhiri demokrasi Indonesia yang telah terbangun pascaorde baru.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Saya kira wacana itu harus ditinggalkan harus ditolak," ujar Usman.
 
Baca: Wacana Presiden Tiga Periode Disebut Mengancam Keadilan Pemilu
 
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Agustyati, juga mengkritisi usulan tersebut. Dia mempertanyakan kinerja penanganan pandemi covid-19 sampai harus menambah masa jabatan kepala negara.
 
"Masyarakat awan kemudian justru bertanya itu apakah kita membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa mengendalikan pandemi ini?," kata Khoirunnisa.
 
Jabatan presiden diusulkan ditambah tiga tahun setelah 2024. Dengan demikian, butuh bertahun-tahun sejak 2020 untuk mengatasi pandemi.
 
"Padahal di masyarakat menginginkan pandemi ini bisa ditangani dikendalikan dalam waktu yang cukup singkat. Karena masyarakat sudah cukup berat hidupnya dalam situasi yang seperti ini," ujar dia.
 
Menurut Khoirunnisa, menambah masa jabatan presiden bertentangan dengan pemilu yang demokratis. Kaderisasi di partai politik untuk menjaring sosok pemimpin yang mumpuni juga dipertanyakan.
 
"Proses kaderisasi menjadi tidak berjalan. Kita seakan-akan mengkultuskan seseorang bahwa dia lah yang saat ini masih cocok sebagai pemimpin," ucap Khoirunnisa.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif