Presiden Joko Widodo (kanan) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin usai pelantikan presiden dan wakil presiden. ANT/ Sigid K
Presiden Joko Widodo (kanan) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin usai pelantikan presiden dan wakil presiden. ANT/ Sigid K

Jokowi Diusulkan Punya Menteri Digital

Nasional Kabinet Jokowi-Maruf
Medcom • 21 Oktober 2019 23:32
Jakarta: Ketua DPP Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi mengusulkan adanya penambahan nomenklatur di kementerian Presiden Jokowi. Nomenklatur itu ialah kementerian atau lembaga setingkat menteri yang fokus mengurus digitalitasi di luar Kemenkominfo.
 
"Sifatnya lebih luas bukan hanya mengurus digitalisasi pelayanan publik, tapi juga meregulasi kan Artificial Inteligence (AI) yang akuntabel, relevan dengan perkembangan industri 4.0 sehingga sektor ini bisa menjadi sentra ekonomi baru," kata Bobby Senin, 21 Oktober 2019.
 
Menurut Bobby dengan jumlah data 265 juta rakyat Indonesia adalah kekayaan baru, yang rentan di eksploitasi pihak-pihak asing dan illegal. Maka itu perlu untuk dikelola dengan baik dan dilindungi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Bobby bahkan mencontohkan negara-negara seperti UAE sudah punya menteri khusus AI, Amerika punya computer fraud act, Uni Eropa dan Singapora juga punya UU privasi data.
 
"Bila data rakyat Indonesia di monetisasi, dalam bentuk fintech, pasar barang-barang produksi luar negeri, paling tidak masyarakat dan pemerintah mendapatkan benefit yang signifikan," kata Bobby.
 
Untuk saat ini, kata mantan Anggota Komisi I DPR RI ini privasi data masih diatur sektoral, belum level UU, industri sektor ini baru level Cloud.
 
"Bisnis data AI ini menjadi serbuan asing, yang mengambil data perilaku masyarakat untuk dijadikan target-target tertentu," ucapnya.
 
Empat kementerian bakal mengalami perubahan nomenklatur. Kementerian itu yakni Kementerian Koordinator bidang Maritim; Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Kementerian Pariwisata; dan Badan Ekonomi Kreatif.
 
Ketua DPR Puan Maharani mengatakan perubahan nomenklatur tak merombak kementerian atau lembaga besar-besaran. Perubahan berupa penggabungan kementerian dengan lembaga.
 
"Namun itu bukan perubahan yang krusial, dalam artian akan ada perpindahan yang besar, sistematis yang akan mengubah suatu kementerian, tidak," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin, 21 Oktober 2019.
 
Puan menuturkan Kemenko Maritim bakal menjadi Kemenko Maritim dan Investasi. Lalu, Badan Ekonomi Kreatif bergabung dengan Kementerian Pariwisata.
 
Sementara, Dirjen Pendidikan Tinggi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bergabung ke Kemeritekdikti. DPR sepakat dengan pendapat Presiden Joko Widodo.
 
"Prinsipnya DPR menyetujui karena memang alat kelengkapan dewan di DPR itu sudah diputuskan. Artinya, tidak ada masalah," ujar dia.
 
Politikus PDI Perjuangan ini tak mau sesumbar terkait perubahan nomenklatur. Ia menunggu pengumuman resmi dari Jokowi.
 
"Nanti pada waktunya tentu saja presiden akan berkirim surat dan menyampaikan. Kementerian yang digabung itu nantinya akan bersinergi dengan komisi-komisi yang mana saja," tutur dia.
 

(ALB)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif