Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifudin. Foto: MI/Rommy Pujianto.
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifudin. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Bawaslu: Hak Pilih Disabilitas Mental Harus Diselamatkan

Nasional pemilu serentak 2019
Dheri Agriesta • 21 November 2018 19:26
Jakarta: Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifudin menegaskan hak pilih penyandang disabilitas mental harus diselamatkan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta mendata penyandang disabilitas mental untuk meminimalisasi potensi hilangnya hak suara.
 
"Ini dianggap berpotensi menghilangkan hak konstitusional warga, jadi yang sekarang jadi domain KPU mendata mereka. Berat atau tidak (keadaan disabilitas mental) bukan domain KPU," kata Afifudin di Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu, 21 November 2018.
 
Afifudin bercerita tentang fenomena yang terjadi saat pilkada di Jawa Barat. Ia menerima laporan, sebanyak 400 penyandang disabilitas mental di sebuah panti tidak memiliki hak suara.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca juga: Penyandang Disabilitas Mental Harus Berbekal Surat Dokter
 
Afifudin pun mengecek kebenaran itu ke KPU setempat. Ternyata, KPU mengategorikan seluruh penyandang disabilitas mental di panti itu sebagai kategori berat.
 
Ia menyayangkan sikap itu. Padahal, kata dia, tak semua penyandang disabilitas mental di panti tersebut masuk ke dalam kategori berat.
 
Menurut Afifudin, keputusan mendata penyandang disabilitas sejalan dengan putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi (MK).
 
"Ini juga menyesuaikan dengan keputusan MK yang orientasi utamanya menyelamatkan hak pilih dan menghilangkan potensi orang hilang hak pilih karena pendataan," tegas Afifudin.
 

(HUS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif