RKUHP Dinilai tak Perlu Diuji ke MK
Ketua Tim Perumus RKUHP Enny Nurbaningsih--Medcom.id/Ilham Wibowo.
Jakarta: Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dinilai tak perlu diuji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua Tim Perumus RKUHP Enny Nurbaningsih menyebut masih cukup waktu untuk dibahas, sebelum pengesahan pada Agustus mendatang. 

"Kenapa mesti diuji materi? kan masih ada kesempatan memasukan (keberatan) dalam pembahasan, kalau dia baca," ujar Enny ditemui dalam acara diskusi di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, Rabu, 2 Mei 2018. 

Pihak yang tak sepakat dengan RKUHP dinilai tak membaca secara lengkap draft hasil rumusan para guru besar hukum pidana di Indoensia selama ini. Selain itu, RKUHP pun dirancang untuk kepentingan hukum modern yang bermartabat di Tanah Air. 


"Yang jadi pesoalan itu dia (pihak kontra) hanya ngaku-ngaku, yang mengerti itu yang baca semuanya seperti ahli pidana. Kalau praktisisi dia baca atau tidak," ujarnya. 

Baca: Hukuman Kerja Sosial Bakal Perkecil Anggaran Makan Narapidana

Enny menjamin tak ada yang disembunyikan dalam seluruh proses perumusan RKUHP yang menganut sistem demokratis itu. Konsultasi dengar pendapat pemerintah dengan DPR pun selalu dilakukan terbuka untuk umum. 

"Setiap pasal kita buat detail hingga dampaknya, kalau ada yang kurang masih bisa diperbaiki, dan itu kalau layak memang diperbaiki, walaupun ini sudah melewati luar biasa proses yang panjang," ucapnya. 

Meski demikian, Enny tak melarang hak melakukan upaya uji materi tersebut. Ia hanya menyayangkan aturan yang telah dirumuskan bertahun-tahun itu mesti kembali ke titik nol di periode pemerintahan dan periode DPR berikutnya. 

"Silahkan saja orang punya hak pengujian ke MK, tetapi jangan kita berfikir dilakukan uji materi kalau proses masih dibahas," tandasnya.



(YDH)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360