Ketua MPR: Hak Politik Eks Napi Koruptor di Tangan Hakim
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (10/10). (Foto: MI/Panca Syurkani).
Jakarta: Ketua MPR RI Zulfikli Hasan tak menyetujui rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang mantan koruptor mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Rencana tersebut dinilai melanggar hak-hak kemanusiaan.

Menurut Zulkifli, KPU seharusnya mengikuti keputusan hakim. Selama narapidana (napi) koruptor yang ingin mencalonkan diri namun hak politiknya tidak dicabut oleh hakim, maka ia berhak mengajukan diri sebagai caleg.

"Kan sudah diputuskan oleh hakim, ada yang hak politiknya dicabut, ada yang tidak. Keputusan oleh hakim adalah yang paling tinggi, ini seharusnya yang berlaku," jelas Zulkifli ditemui di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra IV No.16, Selasa, 29 Mei 2018.


Baca juga: KPU Dituding Arogan

Bila memaksakan, lanjut Zulkifli, maka KPU harus menguji materi (judicial review) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun bila pelarangan napi koruptor nyaleg itu hanya diatur melalui Peraturan KPU, maka hal tersebut bertentangan.

"Mana bisa KPU lebih tinggi daripada undang-undang? Kalau tujuannya supaya tidak ada yang korupsi, ya sudah semua saja tidak usah maju. Jadi tidak ada yang korupsi," tukas Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Baca juga: Jokowi: Mantan Koruptor Boleh Nyaleg, tapi Ditandai

Di lain hal, Zulkifli meminta KPU mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Narapidana koruptor yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pun tak perlu lagi ditandai.

"Napi tersebut kan sudah mendapatkan hukuman penjara serta pencabutan hak politik dalam jangka waktu tertentu," pungkasnya.
(Gema Arinda Tanjung)





(HUS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id