Tolak Pasal Tipikor di KUHP, KPK Dinilai Makar

Whisnu Mardiansyah 02 Juni 2018 14:05 WIB
kuhpruu kuhp
Tolak Pasal Tipikor di KUHP, KPK Dinilai Makar
Diskusi 'Berebut Pasal Korupsi' - Medcom.id/Whisnu Mardiansyah.
Jakarta: Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) kekeuh menolak pasal tipikor dimasukkan ke dalam revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sikap penolakan KPK dinilai makar. 

"Bisa jadi tindakan makar kan. Teman-teman pers harus ingatkan, enggak bisa terus menerus KPK dapat keistimewaan," kata advokat senior Maqdir Ismail dalam diskusi 'Berebut Pasal Korupsi' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 2 Juni 2018.

Kuasa hukum Setya Novanto itu menilai, sikap pimpinan KPK arogan. Padahal, ketika revisi KUHP ini disahkan, KPK tetap sejajar dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti polisi dan kejaksaan.


"Seolah-olah KPK negara dalam negera.  Mereka bagian dari negara penegak hukum, polisi jaksa," jelas dia. 

(Baca juga: KPK tak Bisa Ancam Presiden untuk Cabut Pasal Tipikor)

Maqdir curiga sikap keras KPK ini karena mereka punya ambisi ingin menjadi lembaga permanen. Padahal, KPK dibentuk sebagai lembaga ad-hoc yang sewaktu-waktu dapat dibubarkan.

"Kalau dianggap enggak diperlukan lagi digabungkan saja," tukas dia. 

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan disahkan pada Agustus nanti tidak melemahkan pemberantasan korupsi. Mengingat, masih ada sejumlah pasal tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP tersebut.

"KPK berharap pengesahan RUU KUHP tidak melemahkan pemberantasan korupsi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa, 29 Mei 2018.

Menurut Febri, pihaknya sudah beberapa kali melakukan kajian tentang revisi KUHP tersebut. Bahkan, teranyar Lembaga Antirasuah mendapat masukkan dari lima perguruan tinggi yakni Universitas Airlangga, Universitas Gadjah Mada, Universitas Parahyangan, Unhas Bosowa, dan Universitas Andalas, agar pasal-pasal tindak pidana korupsi tidak dimasukkan dalam revisi KUHP.

Dalam revisi KUHP dimasukan pasal tipikor terkait korupsi swasta. Jika pasal itu disahkan, hanya Kepolisian dan Kejaksaan yang berwenang menangani korupsi di sektor swasta. 

Saat ini, DPR dan pemerintah masih melakukan pembahasan terhadap revisi UU KUHP. Sementara revisi UU Tipikor masuk ke dalam program legislasi nasional DPR tahun 2015-2019.

(Baca juga: Persepsi Melemahkan KPK Melalui Pasal Tipikor KUHP Dianggap Keliru)
 



(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id