Bawaslu Minta KPU Lebih Bijak
Anggota Bawaslu Rahmat Bagja. Medcom.id/Yona Hukmana.
Jakarta: Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi lembaga yang bijak. Khususnya dalam menyikapi polemik larangan mantan narapidana korupsi maju dalam pemilihan legislatif.

"Bijak lah menilai sesuatu. Jadi lah orang yang bijak. Memang menjadi orang bijak itu susah, jadi lembaga yang bijak itu susah," kata Rahmat Bagja di Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Jalan Turi I Nomor 14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu, 10 Juni 2018.

Rahmat mengaku akan terus menolak PKPU tersebut. Sebab, ia meyakini KPU salah dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). 


"Ada surat kami sudah ditujukan ke Kemenkum-HAM untuk masalah itu (PKPU). Ya kan tidak pas lah ada muatan UU diatur dalam PKPU. Hanya itu saja sih masalahnya," ungkap Rahmat.

Rahmat meminta KPU memikirkan kembali aturan larangan narapidana korupsi itu. Karena, pembatasan hak asasi manusia tak tepat diatur dengan PKPU.

"Harus dibaca seperti itu. Taatlah kepada asas tersebut. Bagaimana kita menghormati dan bernegara. Itu lah cara kita bernegara yang baik. Jika kita tidak menghormati aturan dasar hukum, itu lah masalahnya," ucap Rahmat. 
  
Terlepas dari undang-undang pemilu yang berbenturan dengan PKPU, Rahmat menyetujui substansi pelarangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg. 

"Secara ide mengenai pelarangan napi koruptor, kita setuju seribu persen sama teman-teman KPU. Kami Mendukung. Akan tetapi, harus meletakkannya juga pada posisi yang benar," jelas Rahmat.




(DRI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id