Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Foto: MI/Adam Dwi
Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Foto: MI/Adam Dwi

Wapres Ma'ruf Soroti Sertifikasi Halal

Nasional Sertifikasi Halal
Antara • 09 Januari 2020 16:46
Jakarta: Wakil Presiden Ma'ruf Amin memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga berkoordinasi dalam memberikan sertifikasi jaminan produk halal. Dia tak ingin sertifikasi terhambat.
 
“Ada hal-hal yang sebelumnya ditangani oleh MUI, sekarang (melibatkan) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan MUI soal kefatwaan serta hal lain menyangkut auditor. Kemudian juga soal lembaga pemeriksa halal. Semua harus jelas sehingga tidak terjadi hambatan dalam pelaksanaannya," kata Ma’ruf saat memimpin rapat di Kantor Wapres Jakarta, Kamis, 9 Januari 2020.
 
Ma'ruf meminta pendaftaran, lembaga pemeriksa halal, penilaian produk, persiapan tarif, dan sistem informasi disiapkan dengan matang. Dia ingin menerima laporan atas perkembangan dari pelaksanaan jaminan produk halal.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pada 16 Oktober 2019, 11 pimpinan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) menandatangani memorandum of understanding (MoU) tentang penyelenggaraan layanan sertifikasi halal bagi produk yang wajib bersertifikat halal di Kantor Wakil Presiden, Jakarta.
 
11 K/L tersebut yakni Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Luar Negeri, Polri, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Standardisasi Nasional (BSN), dan MUI.
 
Pemberlakuan sertifikasi halal akan dilakukan secara bertahap. Pertama, proses pemberlakukan label halal untuk produk makanan, minuman, dan produk jasa terkait keduanya selama lima tahun, yakni 17 Oktober 2019 - 17 Oktober 2024.
 
Tahap kedua, sertifikasi halal wajib diberlakukan untuk produk selain makanan yang berlaku mulai 17 Oktober 2021 dengan rentang waktu tujuh tahun, 10 tahun, dan 15 tahun.
 
Tahapan sertifikasi halal yang dilakukan yakni, pelaku usaha mendaftarkan diri dengan membawa berkas persyaratan ke BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). BPJPH kemudian memeriksa kelengkapan berkas persyaratan tersebut lewat sistem informasi halal atau SIHalal.
 
Pelaku usaha juga harus menentukan lembaga pemeriksa halal (LPH) untuk meneliti dan menguji produk atau barang yang akan mereka jual kepada konsumen.
 
LPH membawa hasil pengujian barang tersebut ke MUI untuk diberikan fatwa halal, dan hasil dari sidang fatwa halal MUI tersebut diserahkan kembali ke BPJPH untuk diterbitkan sertifikasi halal.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif