Sekelompok orang mengatasnamakan Forum Santri Indonesia (FORSI) menggelar aksi damai mendukung revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di depan Gedung DPR. Medcom.id/Arga Sumantri.
Sekelompok orang mengatasnamakan Forum Santri Indonesia (FORSI) menggelar aksi damai mendukung revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di depan Gedung DPR. Medcom.id/Arga Sumantri.

Sejumlah Santri Dukung Revisi UU KPK

Nasional revisi uu kpk
Arga sumantri • 11 September 2019 17:45
Jakarta: Sekelompok orang mengatasnamakan Forum Santri Indonesia (FORSI) menggelar aksi damai mendukung revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aksi damai dilakukan di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta.
 
Para peserta aksi tampak menggunakan atribut santri seperti sarung, baju koko, hingga peci. Dalam aksinya, FORSI mendesak DPR segera merampungkan revisi UU KPK.
 
"Revisi UU KPK bukan untuk melemahkan lembaga," kata koordinator aksi Sufriadi di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 11 September 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sufriadi mengatakan revisi UU KPK penting untuk memasukkan poin pengawasan terhadap KPK. Ia yakin revisi bakal mendorong KPK menjadi lebih baik.
 
"Menjadi profesional, beserta untuk memperkuat Lembaga Antirasuah tersebut," ujarnya.
 
Sufriadi menambahkan revisi merupakan sebuah keharusan demi meningkatkan kinerja KPK dalam memberantas korupsi. KPK tak boleh bekerja sendiri dan harus diawasi.
 
"Oleh sebab itu sangat diperlukan dewan pengawas guna memberikan pengawasan terhadap penyadapan sebagai langkah pencegahan dan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan," ujarnya.
 
Pedemo juga menuntut KPK mampu mengutamakan unsur pencegahan dalam memberantas korupsi di Indonesia dibandingkan operasi tangkap tangan (OTT). FORSI menilai kinerja KPK terkait proses pencegahan tindakan korupsi belum memuaskan.
 
Peserta aksi juga menuntut pembenahan di tubuh KPK terkait posisi dan status kepegawaian para penyidik KPK. Ada kesan sikap dan gaya pegawai KPK terlihat paling berkuasa di lembaga antirasuah tersebut. Apabila dibiarkan, hal tersebut dinilai bisa menghambat kinerja pimpinan KPK memberantas korupsi.
 
"Semangat perbaikan atau pembenahan harus jadi agenda utama para capim yang saat ini sedang melakukan uji kelayakan terhadap 10 capim KPK," jelas Sufriadi.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif